Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, Bawaslu perlu mempersiapkan laporan keuangan yang baik agar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima dan keenam sekaligus.
"Kita (Bawaslu) harus menyiapkan laporan keuangan yang baik untuk mencapai WTP kelima dan keenam," kata Gunawan saat membuka kegiatan Sosialisasi ldentifikasi Temuan BPK dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (14/7/2019).
Baca juga: Bawaslu Jabar Beberkan Rekomendasi Tidak Dijalankan PPK di Kabupaten Bekasi
Gunawan mengungkapkan, BPK akan memeriksa laporan keuangan Bawaslu untuk tahun 2019 dan 2020. Di mana, laporan keuangan tahun 2019 berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sedangkan tahun 2020 berhubungan dengan Pilkada 2020.
"Jika sukses mempertanggungjawabkan anggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. WTP kelima dan keenam ada ditangan," ujarnya
Untuk itu, sebelum menghadapi laporan keuangan tahun 2019 dan 2020, dia meminta jajaran Bawaslu harus mampu membuktikan pengelolaan keuangan dalam audit Tematik Pemilu. Sebab, audit tematik Pemilu akan memeriksa laporan keuangan Pengawasan Pemilu 2019. "Jika berhasil melewati audit Pemilu, maka setengah dari pemeriksaan laporan keuangan sudah tercapai," jelas Gunawan.
Baca juga: Abhan: Laporan Akhir Pengawasan Jadi Rujukan Perbaikan Pemilu
Demi mencapai target tersebut, Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki pemahaman sama. "Kita (Bawaslu) harus punya pemahaman yang sama dari pusat sampai ke daerah. Agar sukses melewati tahapan audit dari BPK," terang Gunawan.
Sebelumnya, dia memberitahukan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan review anggaran untuk Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. "BPKP telah me-review anggaran Bawaslu di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan dua kabupaten/kota sebagai minimal sebagai sampel," sebut Gunawan.
Auditor BPKP telah menyerahkan laporan hasil review-nya kepada Bawaslu. Gunawan menyampaikan review pertanggungjawaban anggaran Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. Karena review ini menjadi langkah awal sebelum pemeriksaan BPK. "Hasil review BPKPnya baik," terang Gunawan.
Baca juga: Fritz: Bawaslu Buktikan Mampu Kelola Keuangan Negara
Gunawan pun menjabarkan strategi Bawaslu guna mencapai program WTP setiap tahun. Pertama, Bawaslu melakukan pemeriksaan keuangan dan pengawasan internal. Lalu, bekerjasama dengan BPKP dalam review pertanggungjawaban anggaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian menyamakan pemahaman melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan evaluasi.
Terakhir, Sekjen Bawaslu mengingatkan, laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar merupakan usaha menjaga nama baik lembaga. Dia bilang, Bawaslu sedang naik daun. Hal ini terbukti dari WTP empat kali berturut-turut. Lalu, menurunnya jumlah pelanggaraan saat pemilu. Selanjutnya, kinerja Bawaslu yang dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita (Bawaslu) harus mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk menjaga nama baik kelembagaan," tutup Gunawan.
Kegiatan Sosialisasi ldentifikasi Temuan BPK dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 ini adalah teknis pelatihan dan penyamaan pemahaman sekaligus evaluasi. Acara dilaksanakan 14-16 Juli 2019. Sedangkan peserta kegiatan ini, berasal dari enam Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di provinsi tersebut, yaitu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bali, Jambi, Lampung, Riau, dan Jawa Timur.
Editor: Ranap Tumpal HS
