Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Rahmat Bagja mengatakan, setiap pengawas ke depan harus memiliki kompetensi sebagai mediator. Menurutnya, sertifikasi mediator akan membantu Bawaslu tingkat provinsi dalam menyelesaikan sengeketa pemilihan saat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.
"Pengawas itu juga mediator," katanya di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (28/9/2019).
Baca juga: Bawaslu Ajak KPU Dorong DPR Periode Baru Revisi UU Pilkada
Bagja yang hadir sebagai narasumber Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 di Padang menuturkan, pendidikan tambahan untuk meningkatkan kompetensi merupakan hal penting. Sehingga, setiap pengawas dan staf harus menyediakan waktu untuk belajar.
"Kerja sama saja dengan perguruan tinggi. Siapkan waktu dan fokus belajar," pintanya.
Selain itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini juga mengingatkan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dan staf harus bisa menulis dokumen-dokumen hukum. "Harus sering diuji, bagaimana menulis permohonan atau putusan," sebut dosen ilmu hukum di Universitas Al-Azhar Jakarta ini.
Baca juga: Sukses Pemilu 2019, Abhan: Sinergi dan Regulasi Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Sementara Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menjanjikan program penguatan sumber daya pengawas pemilu di wilayahnya. Bahkan, Surya mendukung staf dan pengawas Ad hoc yang terus menambah pengetahuan.
"Kita laksanakan arahan pimpinan. Bawaslu Sumbar selalu berusaha memberikan pelatihan-pelatihan kepada staf dan pengawas di daerah," ujar lelaki bergelar Datuak ini.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Andrian Habibi
 |
 |
Webmail
