Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.
Dalam sambutannya, Andi menyampaikan wilayah yang dipimpinnya memang masuk dalam zona merah atau rentan terjadi pelanggaran pemilu. Dia berharap adanya lokakarya tersebut, bisa menjadi pengingat untuk calon kepala daerah lebih berhati-hati dalam berkompetisi di Pilkada 2020 mendatang.
"Saya berterima kasih kepada Bawaslu, harapannya dapat lebih maksimal dalam sinergitas. Dulu Makassar dikatakan zona merah saya yakinkan sekarang dan kedepannya tidak akan terjadi hal yang sama," kata Andi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/2/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan lokakarya ini bisa menjadi ikhtiar bersama untuk mensosialisasikan pelanggaran yang patut dihindari calon kepala daerah. Sebab dalam pemilihan sebelumnya, Abhan melihat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, mutasi jabatan sanksinya masih perlu disosialisasikan.
"Harapannya akan ada persepsi yang sama antara Bawaslu yang diberikan amanat untuk menegakkan aturan, juga dengan peserta pemilu serta penegak hukum lainnya," tutur Abhan.
Sebagai informasi, Workshop Gelombang II ini dihadiri oleh kepala daerah dari NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Bali. Sedangkan, gelombang akhir akan dilaksanakan 11 Februari 2020 di Kalimantan Selatan.
Editor : Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
