Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk selalu menjaga etika dan hukum dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengawas pemilu.
"Jajaran pengawas pemilu harus bisa dan mampu menjaga etika dan hukum, apalagi menghadapi Pilkada 2020 di Provinsi Jambi," ingatnya saat menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Hukum dan Etika bagi Jajaran Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Jambi, Minggu (24/11) malam.
Dia menjelaskan, Bawaslu sebagai penyelenggara harus menaati kode etik. Bila tidak, menurutnya, akan bisa dibawa ke ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan hukum pidana. "Itu kalau kita tidak bisa menjaga etika dan hukum karena bisa menjerumuskan ke DKPP dengan ancaman peringatan atau pemberhentian," ujar dia.
Untuk itu, Anggota DKPP Ex Officio Bawaslu ini meminta jajaran pengawas pemilu untuk mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. "Termasuk menerima fasilitas apa pun. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kita ke arah orang untuk melaporkan ke DKPP, karena setiap gerak gerik kita selalu diawasi oleh masyarakat,l. Untuk itu, berhati-hatilah dalam beraktivitas," jelasnya.
Bagja pun mengajak jajaran pengawas pemilu untuk selalu menjaga solidaritas dan kekompakan tim. "Ini penting untuk menjadi modal dalam menghadapi pilkada di Provinsi Jambi," tutupnya.
Dalam acara ini, turut mendampingi Bagja, Ketua dan Anggota Bawaslu Jambi dan jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Penulis/Foto: Deddy Himawan (Humas Bawaslu Jambi)
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
