Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, pasca pelaksanaan Pemilu 2019, wibawa Bawaslu di mata masyarakat begitu baik. Karenanya, dia meminta inovasi dan komunikasi jajaran Bawaslu daerah dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 sehingga makin meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mengawasi kepemiluan.
"Dalam menghadapi pemilu dan pilkada ke depan perlu inovasi dari teman-teman Bawaslu kabupaten/Kota guna meminimalisir celah bagi peserta pilkada untuk melakukan pelanggaran. Terutama praktik-praktik money politic, pelanggaran ASN, isu SARA, dan berita hoaks, " katanya dalam kegiatan diskusi di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (2/10/2019) malam.
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bekasi Beri Keterangan PHPU Pileg Pasca Putusan MK
Menurut Afif, perkembangan lembaga Bawaslu harus dimaksimalkan, usai mendapat kewenangan dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baginya, koordinasi dan komunikasi antardivisi harus ditingkatkan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena tahapan pilkada segera dimulai. Di Sultra sendiri ada tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020.
"Dalam menegakkan keadilan pemilu kadang terjadi hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Muncul celah legitimasi yang akan digunakan peserta Pilkada dalam revisi UU Pilkada terkait pasal yang masih menyebut Bawaslu kabupaten/kota sebagai Panwaslu, " tuturnya.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini menambahkan, peran masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh masyarakat saat ini sangat penting. Afif menyebut, peran mereka berkaitan dengan budaya sehari-hari terkait edukasi dalam melawan politik uang, isu SARA, berita hoaks, dan berbagai ancaman lainnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman
 |
 |
Webmail
