• English
  • Bahasa Indonesia

Politik Uang dan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi

Kendari, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu merupakan isu Laten yang memiliki daya laten dan daya rusak luar biasa bagi tatanan demokrasi

Afif meminta seluruh masyarakat untuk tidak hanya menolak dua hal tersebut namun juga mampu melawan. "Sebagai masyarakat cerdas, politik uang dan politisasi SARA ini harus kita lawan bersama," ujar Afif saat memberikan sambutan acara  Deklarasi tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di  Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/2/18).

Afif menegaskan, tidak boleh ada rakyat yang merasa terintimidasi maupun terprovokasi. "Bawaslu selalu mengedepankan pencegahan. Tapi kalau tetal terjadi pelanggaran, mau tidak mau harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Masyarakat, sambung Afif, harus menjaga proses Pilkada di sulawesi Tenggara ini berjalan dengan baik karena Sulawesi Tenggara ini dikenal sebagai satu dari sekian banyak daerah yang sering kali terjadi pemungutan suara ulang (PSU).

"Mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara memilih pemimpin yang baik dan lahir proses yang lancar sesuai yang kita harapkan bersama," pungkasnya.

Penulis/Foto: Hamid

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 25 September 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 19:30 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 18:30 WIB
Tempat :
Berita Satu, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 10:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 17:30 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu