Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan harapan dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di setiap daerah. Hal itu dikatakannya dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor, Kamis (24/3/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus bisa menerjemahkan empat tugas fungsi (tusi) Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses ke dalam model kompetensi pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan kajian mengenai model kompetensi dan skema pelatihan pengawas pemilu dalam rangka kesiapan menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Kajian dilakukan dengan melibatkan para penggiat pemilu, akademisi, aktivis serta jajaran Bawaslu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap persoalan pada Pemilu Serentak 2024 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu Serentak 2019. Pasalnya ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu itu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum batal direvisi.
Bintaro, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu untuk memetakan kebijakan strategis pengawasan pemilu.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menargetkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 mencapai 100 persen. Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh jajarannya baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota untuk komitmen bekerja bersama dengan mengisi LHKPN secara benar dan tepat waktu sebelum 31 Maret 2022.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua Anggota Bawaslu yakni Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke kantor KPU Jawa Barat (Jabar), Senin, (20/12/2021). Forum ini digelar untuk mendengarkan catatan evaluasi, tantangan, dan persiapan KPU dan Bawaslu di Jabar dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jabar.
