Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 Partai IBU dengan Laporan Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Pelita Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sempurnakan enam rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui forum tripartid.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memprediksi politik identitas akan digunakan oleh oknum politisi pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam mencegah politik identitas. Perihal pertama yang harus disepakati kedua belah pihak adalah defenisi tentang politik identitas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Partai Kedaulatan dengan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Reformasi nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022. Dalam sidang ini, majelis memeriksa tiga saksi fakta dari Partai Kedaulatan sedangkan Partai Reformasi tidak menghadirkan saksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus memerhatikan pembaharuan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Lolly mengusulkan analis Bawaslu menggunakan data internal dalam memperkaya sumber data penelitian IKP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menggelar sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Puadi dan didampingi Herwyn J.H.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua tahun usia Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merupakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, Puslitbangdiklat seperti Sekolah Tinggi Pengawasan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan metode perekrutan jajaran pengawas Ad hoc (sementara) khususnya untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pimpinan Bawaslu bersama jajaran beraudiensi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Pertemuan ini membahas mengenai sinergi Bawaslu-Kemlu serta persiapan dan tantangan pengawasan Pemilu 2024 khususnya di luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bawaslu melakukan sidang pemeriksaaan lanjutan atas laporan dugaan pelanggaran adminitrasi yang diajukan Partai Kedaulatan Rakyat dengan nomor 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Kongres yang diajukan Partai Kongres dengan nomor laporan 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan konsultasi bersama Komisi II, Kemendagri, KPU, dan DKPP, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kamis (1/9/2022). Dalam RDP tersebut Bawaslu membahas enam Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk laporan yang register nomor: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022, di Jakarta, Rabu (30/8/2022. Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi meminta pelapor, yakni Partai Pandu Bangsa tidak terlalu banyak menghadiri saksi fakta yang dihadirkan apabila dirasa akan memiliki keterangan yang sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.