close× Call Us
close×

Berita Pusat

Fritz Yakin Jajaran Bawaslu Daerah Buat Keterangan Tertulis PHP dengan Lengkap
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edwrad Siregar memastikan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyiapkan keterangan tertulis dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lengkap.

Sidang Perdana di MK, Bawaslu Daerah Dengarkan Pembacaan Permohonan Pemohon
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada 2020. Agenda sidang pendahuluan tersebut mendengarkan pembacaan permohonan pemohon yang di hadiri oleh Bawaslu daerah selaku pihak pemberi keterangan. 
 
Cek Kesiapan PHP di MK, Fritz Apresiasi MK Sediakan Ruang Bagi Bawaslu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengecek kesiapan jajaran Bawaslu sehari menjelang digelarnya sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) untuk Pilkada Serentak 2020. Dirinya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyediakan ruangan bagi Bawaslu agar maksimal memberikan keterangan.

Hadapi Sidang PHP di MK, Bawaslu Gelar Rakornas Finalisasi Pemberian Keterangan Tertulis
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang menghadapi proses sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020 (PHP) pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Finalisasi Pemberian Keterangan Tertulis melalui Zoom, Sabtu (23/01/2020).

Anggota DPR Apresiasi Penegakan Hukum Politik Uang di Mamberamo Raya, Papua
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengapresiasi kerja Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang menangani dugaan pelanggaran politik uang pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

DPR dan Pemerintah Apresiasi Suksesnya Gelaran Pilkada 2020 di Tengah Pandemik
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu yang sukses menyelenggarakan pilkada di tengah pandemik Covid-19. Salah satunya disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tandjung dalam rapat dengar pendapat (RDP) Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Gedung DPR RI, Selasa 19 Januari 2021.

Kepada Mahasiswa Afif Jelaskan Sulitnya Membuktikan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan menegakkan keadilan sebagai instrumen penegakkan hukum pemilu di Indonesia bukanlah perkara mudah.Menurutnya proses pembuktian pelanggaran pemilu/pilkada memerlukan kecermatan, kesabaran, dan sesuai peraturan perundang-undamgan.

Afif: Aplikasi Sigap untuk Efisiensi dan Dokumentasi Data Pengawasan Partisipatif
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (Sigap) dilahirkan untuk efisiensi dan dokumentasi data pengawasan partisipatif. Seluruh Bawaslu provinsi kabupaten kota tidak perlu kirim data dokumen fisik ke Bawaslu RI.

Jumlah Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Dewi Harap Pelapor Dilindungi dari Teror
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sejumlah Peserta Pilkada Ajukan Permohonan PHP ke MK, Fritz Minta Bawaslu Daerah Siapkan Keterangan Lengkap
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerja Sama dengan BPIP, Abhan Tegaskan Syarat Penyelenggara dan Peserta Pemilu Setia Kepada Pancasila
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Senin (21/12/2020). Kerja  sama ini dalam upaya pelaksanaan pembinaan idiologi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kepemiluan.

Bawaslu Jabar Terima Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih predikat unit pelayanan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menganggap predikat tersebut tak lepas dari arahan yang diberikan oleh Bawaslu RI.
 
Ingatkan Pilkada 2020 Belum Usai, Fritz: Masih Ada Sengketa Hasil di MK
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan gelaran Pilkada 2020 belum usai, masih ada pertarungan terakhir yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu, Bawaslu daerah diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sengketa hasil.

Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu.
Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan, Tak Hanya Prokes Masalah Klasik Masih Terjadi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.