• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengimbau peserta Pemilu untuk tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam kegiatan politik dan kampanye.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyatakan hoaks atau berita bohong ketika sudah tersebar di media sosial, maka tidak mudah untuk diselesaikan. Bertolak belakang dengan ketika berita bohon tersebut ditempel di spanduk atau selebaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2019 masih tinggi. Bawaslu dipercaya mampu mengawasi pemilu secara professional.

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan kampanye di media massa, cetak dan elektronik. Bawaslu meningkatkan pengawasan slogan atau tagline iklan kampanye secara mandiri. Dalam Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, Bawaslu bekerjasama dengan KPU, KPI dan Dewan Pers.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membantah telah membuat dan menyebarluaskan meme berisi “JOKOWI SELALU IKUTI ATURAN SAAT KAMPANYE”. Meme tersebut merupakan hoaks atau berita bohong yang dapat mendiskreditkan Bawaslu.

Ditulis oleh : admin
pada : Sabtu, 9 Maret 2019 - 02:14 WIB
Dilihat : 414 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membantah telah membuat dan menyebarluaskan meme berisi “JOKOWI SELALU IKUTI ATURAN SAAT KAMPANYE”. Meme tersebut merupakan hoaks atau berita bohong yang dapat mendiskreditkan Bawaslu. Bawaslu tidak pernah menyatakan bahwa salah seorang atau seluruh peserta pemilu selalu menaati aturan kampanye.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Jumat, 8 Maret 2019 - 20:15 WIB
Dilihat : 228 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah memproses 6.280 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu hingga 5 Maret 2019. Berdasarkan data yang dihimpun, penanganan pelanggaran yang terjadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota, penerimaan dugaan pelanggaraan sebanyak 601 laporan, penerimaan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 5.985 pelanggaran.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Jumat, 8 Maret 2019 - 13:12 WIB
Dilihat : 140 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian Bawaslu Hasil pertemuan terdapat 158 WNA yang terdaftar di DPT. Sebelumnya, hasil pertemuan KPU dan Bawaslu, Kemendagri menyampaikan terdapat 103 WNA yang terdaftar dalam DPT.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 6 Maret 2019 - 17:39 WIB
Dilihat : 181 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan bersama Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung SUBDEN Mabes TNI Jl. Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Pada pertemuan tersebut dibahas kesiapan TNI dalam mengamankan Pemilu 2019 dan netralitas anggota TNI dalam Pemilu 2019.

Ditulis oleh : admin
pada : Selasa, 5 Maret 2019 - 23:55 WIB
Dilihat : 1,579 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, uang kehormatan pengawas pemilu di setiap tingkatan harus dibayar tepat waktu. Pembayaran uang kehormatan diharapkan dapat menjadi semangat sekretariat setiap satuan kerja pengawas pemilu dalam mengelola keuangan.

Ditulis oleh : admin
pada : Selasa, 5 Maret 2019 - 23:38 WIB
Dilihat : 193 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengatur secara teknis pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah sakit dan lembaga pendidikan. Hal itu demi semakin menjamin hak pilih dalam Pemilu 2019.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Sabtu, 2 Maret 2019 - 14:01 WIB
Dilihat : 193 kali

Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyatakan, tokoh agama menjadi pilar penting dalam melawan politisasi SARA dan politik uang. Sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat, Afif berharap tokoh agama turut berperan aktif dalam pesta demokrasi ini, sehingga agama tidak dijadikan kendaraan politik untuk meraih sukses Pemilu 2019. Hal itu disampaikan dalam pertemuan persidangan GPIB 2019 sinonde tahunan, di Bali, Sabtu (2/3/2019).

Ditulis oleh : irwan
pada : Senin, 25 Februari 2019 - 15:00 WIB
Dilihat : 603 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, menawarkan formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) untuk menggantikan sistem proporsional yang selama ini digunakan dalam Pemilu di Indonesia.

Ditulis oleh : irwan
pada : Minggu, 24 Februari 2019 - 14:12 WIB
Dilihat : 977 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2019 harus dilakukan secaran transparan.

Bawaslu RI perintahkan seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se-Indonesia yang akan merekrut pengawas Pemilu di TPS supaya dilakukan secara transparan dan terbuka, kata Abhan saat menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum bersama Panwascam se-DKI Jakarta, Minggu (24/02/2019).

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Sabtu, 23 Februari 2019 - 22:12 WIB
Dilihat : 326 kali

Gunungkidul, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 18 desa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul melakukan Deklarasi Desa Anti Politik Uang. Tujuan deklarasi ini adalah sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam menolak segala bentuk praktek politik uang di dalam penyelenggaraan Pemilu, menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, tertib dan sukses dengan tidak diwarnai praktek politik uang serta tonggak baru mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 4 Maret 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kemendagri, Jakarta.
Waktu:
Selasa, 26 Februari 2019 - 13:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 19 Februari 2019 - 11:00 WIB
Tempat :
RRI, Jakarta
Waktu:
Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Waktu:
Rabu, 20 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta.

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019