• English
  • Bahasa Indonesia

Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan penggantian antarwaktu (PAW) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengingat padatnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 (biasa disebut Pilkada 2024) yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mempersiapkan perekruta

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 26 Januari 2017 - 05:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu  – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengatakan, euforia Pilkada Serentak Jilid II ini seharusnya tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga di 100 daerah lainnya.Hal tersebut dikatakan Muhammad mengingat Pilkada DKI Jakarta yang selalu menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa sehingga Pilkada DKI Jakarta terasa seperti Pemilu nasional yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 25 Januari 2017 - 21:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 25 Januari 2017 - 21:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 24 Januari 2017 - 21:56 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -. Sebanyak 156 perwakilan anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpuan Advokat Indonesia (Peradi) seluruh Indonesia bersama MK (Mahkamah Konstitusi) menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak Tahun 2017 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 24 Januari 2017 - 17:12 WIB

Polman, Badan Pengawas Pemilu – Kedatangan Pimpinan Bawaslu RI  Nasrullah ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk memastikan proses tahapan yang berlangsung dan yang akan berlangsung di Sulawesi Barat berjalan dengan baik. Nasrullah mengatakan, sebagai pengawas Pemilu, jajaran Bawaslu dari pusat hingga daerah terus mengawal seluruh proses tahapan pemilu. “

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 20 Januari 2017 - 15:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) perlu memformulasikan pola pencegahan dengan melakukan langkah koordinasi dengan lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memudahkan kinerja Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik pada tataran teknis maupun kebijakan.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 19 Januari 2017 - 16:43 WIB

Jakarta,   Badan   Pengawas   Pemilihan   Umum- Ketua   Bawaslu   RI   Muhammad   menegaskan, sesuai   amanah   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai produk revisi terakhir dari Peraturan Perundang-Undangan (Perpu), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat bawah diharapkan bisa memperkuat fungsi-fungsi  pencegahan   pelanggaran   daripada   menggunakan   ruang   unt

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 18 Januari 2017 - 11:23 WIB

Badung, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, (Bawaslu RI) mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh, serta Panwaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2017, bertempat di Golden Tulip Hotel, Badung, Bali, Minggu (15/1).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 17 Januari 2017 - 13:36 WIB

Badung,  Badan Pengawas Pemilu -  Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam melakukan proses pengawasan Pemilu.  Upaya pencegahan merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi pelanggaran Pemilu.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 16 Januari 2017 - 19:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekitar 17 Mahasiswa Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta, Senin (16/1).

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text