Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly suhenty mengatakan partai politik (parpol) peserta pemilu atau calon peserta pemilu diperkenankan melakukan pendidikan politik di kampus. Hanya saja kata dia, salah satu syaratnya harus kampus yang mengundang dan tidak hanya mengundang satu partai atau satu calon peserta pemilu saja.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI melakukan pendampingan pengelolaan keuangan bagi Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Selain itu, Bawaslu terus menginventarisir kebutuhan dan permasalahan agar tahun mendatang ditargetkan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menjadi satuan kerja (satker). Hal ini diungkapkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu Pakerti Luhur Luluk.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawas pemilu untuk fokus mengawasi pencalonan perseorangan bakal calon anggota DPD, terutama jika mengamati calon-calon mantan terpidana. Dia meminta hal ini dijadikan perhatian agar kedepannya tidak menjadi masalah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sedang menyiapkan aplikasi rekrutmen Bawaslu daerah. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pembuatan sistem aplikasi rekrutmen tersebut dipercepat guna memudahkan kerja Biro SDM Bawaslu dalam rekrutmen calon anggota Bawaslu di tiap jenjang.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi minat peserta 'Town Hall Meeting' mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengaku ingin berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara Pemilu 2024. Dia menyebut minat mahasiswa itu merupakan spirit ilmu dan amal, sebagaimana orasi Bung Karno saat menerima gelar doktor honoris causa dari UGM tahun 1951 silam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi pekerja yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024, terutama bagi pekerja warga negara Indonesia (WNI) pada proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jakarta, Badang Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Puadi berharap penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dapat mempermudah Panwascam dan (Pengawas Keluaran dan Desa) PKD dalam merespon pelanggaran pemilu. Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan karena bisa berdampak kepada masalah etik yang akan dihadapi.
 |
Webmail
