Webmail
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik tujuh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028 pada Selasa (9/5/2023) di kantor Bawaslu. Dia menyampaikan anggota Bawaslu terlantik harus siap segera mengawasi hasil DPS dan Pencalonan.
Pasalnya menurut Bagja, anggota Bawaslu Provinsi Sulsel periode 2023-2028, dilantik di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Oleh sebab tersebut, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bersantai-santai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendapatkan hibah aset tanah dari Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Penerimaan hibah ditandai dengan penandatanganan penyerahan sertifikat yang dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Walikota Tual Adam Rahayaan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kebijakan pemilu afirmatif bagi perempuan. Komitmen ini akan disampaikan dalam forum Tripartit penyelenggara pemilu, sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya aspirasi mengenai penolakan aturan penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU (PKPU) 10/2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Bawaslu telah menangani sebanyak 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut tersebar di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon anggota DPD.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hasil pengawasan tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI membuat sejumlah hasil catatan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, hasil pengawasan tersebut diantaranya mulai belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan beberapa kejadian khusus yang ditemui di lapangan yang telah diserahkan sebagai saran perbaikan kepada KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Tim Seleksi (Timsel) Calon Aanggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 bekerja dengan memperhatikan petunjuk teknis (juknis). Tujuannya, menurut dia, agar timsel dapat melakukan seleksi dengan mengedepankan integritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pemukhtahiran data pemilih (mutarlih) dilakukan secara cermat, berjenjang,, dan membuat saran perbaikan kepada KPU. Menurutnya, pembentukan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah krusial yang paling banyak sengketa, sehingga perlu diawasi secara ketat dan melekat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berharap KPU memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada pengawas pemilu. Hal ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta seluruh jajaran Bawaslu mulai daerah hingga tingkat pusat terus melakukan pengawasan melekat dalam proses pemutakhiran data pemilih (mutarlih). Menurutnya dalam pembentukan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHB) oleh KPU, jajaran pengawas pemilu dapat mengecek salinan DPS dan melakukan uji petik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap tiga lembaga dari unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan bisa menyamakan persepsi mengenai konteks kampanye di luar jadwal. Berkaca pada gelaran pemilu sebelumnya, dia menganggap terdapat perbedaan pandangan mengenai pelanggaran kampanye di luar jadwal.
 |
