• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong semua jajaran Bawaslu untuk mengabadikan kerja-kerja pengawasan pemilu dalam buku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga NGO dalam menyusun rencana strategis 2025-2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan akademisi dan NGO tersebut mengkritik dan memberikan masukan kepada Bawaslu.

Kabupaten Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menyerahkan bantuan dana kerahiman kepada keluarga salah satu pegawai Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) yang membangun gedung Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilihan dimulai.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 9 April 2015 - 09:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menggelar tes tertulis untuk seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia bertempat di lantai 4 Gedung Bawaslu RI (9/4).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 8 April 2015 - 12:14 WIB

Banggai, Badan Pengawas Pemilu  -- Pendaftaran anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota terus meningkat di sejumlah provinsi, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemillihan bupati dan walikota pada tahun 2015.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 6 April 2015 - 17:33 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 6 April 2015 - 15:20 WIB

Ternate, Bawaslu - Pengawas Pemilu dengan media mempunyai titik kulminasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu keduanya melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media sama dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.

Ditulis oleh : mzaint
pada : Jumat, 3 April 2015 - 17:36 WIB

Yogyakarta, Bawaslu – Pengelolaan kearsipan pada lembaga pengawas pemilu sangat penting, agar sejarah pengawasan pemilu, baik secara kelembagaan ataupun personal pimpinan yang pernah mempimpin lembaga ini dapat terekam dalam sejarah sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk peningkatan peran lembaga pengawas pemilu dalam ha

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 2 April 2015 - 21:36 WIB
Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa, 31 Maret 2015, Panitia Seleksi menyatakan nama-nama di bawah ini yang memenuhi syarat un
Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 2 April 2015 - 16:44 WIB

Semarang, Bawaslu Jateng -  H-1 menjelang penutupan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Jateng kebanjiran pendaftar calon anggota Panwaslu. Sampai berita ini diturunkan, setidaknya sudah ada 86 orang yang berasal dari 5 kabupaten yang harus mengikuti Pilkada tambahan pada tahun 2015.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 1 April 2015 - 20:55 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 1 April 2015 - 17:46 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri di Indonesia membuka program studi stata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu pada tahun 2015.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 1 April 2015 - 14:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilakukanya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 di sejumlah daerah,  penyelenggara dianggap perlu mempersiapkan draf peraturan.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text