• English
  • Bahasa Indonesia

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meningatkan jajaran Bawaslu daerah untuk memperkuat bukti jika menemukan dugaan pelanggaran saat Pemilihan 2024.

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi jajaran di daerah termasuk ad hoc, Bawaslu Kabupaten/Kota,dan Bawaslu Provinsi yang akan menghadapi pemilihan mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong semua jajaran Bawaslu untuk mengabadikan kerja-kerja pengawasan pemilu dalam buku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga NGO dalam menyusun rencana strategis 2025-2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan akademisi dan NGO tersebut mengkritik dan memberikan masukan kepada Bawaslu.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 11 Februari 2016 - 11:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 lalu menyisakan banyak catatan. Persoalan yang pertama muncul yaitu kurang menggaungnya suara pelaksanaan Pilkada yang digelar di 269 daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia pada 9 Desember kemarin.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 10 Februari 2016 - 20:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP seharusnya menjadi cabang kekuasaan tersendiri dalam menjalankan asas-asas Pemilu, dan terpisah dari kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 9 Februari 2016 - 18:15 WIB

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  secara bertahap terus meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di jajarannya. Terbukti, penilaian reformasi birokrasi mengalami peningkatan, dari nilai 37 persen pada tahun 2014, menjadi 57,27 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, Bawaslu mengejar penilaian reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meningkat menjadi 70 persen di tahun 2016.  

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 22:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 telah usai. Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 22:09 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI tak ingin berlama-lama mengganti 4 (empat) komisioner Bawaslu provinsi yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena berbagai kasus dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 20:47 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan berupaya memaksimalkan penanganan dan solusi pelanggaran dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2016.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 19:23 WIB

 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu RI kembali akan memberikan reward Bawaslu Award kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengawasan pilkada tahap I tahun 2015 lalu. Ada 5 (lima) kriteria penilaian untuk memperoleh Bawaslu Award yakni tingkat penyelesaian sengketa pilkada,  pengawasan terhadap tahapan pilkada, penanganan pelanggaran, pengawasan partisipatif dan partisipasi pemerintah daerah.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 10:37 WIB

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 01:16 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Rendahnya serapan anggaran Bawaslu Provinsi pada Pilkada tahun 2015 menjadi perhatian serius Pimpinan Bawaslu RI. Pasalnya program dan kegiatan pengawasan pemilu di daerah cukup banyak yang tidak optimal bahkan urung dilaksanakan  dikarenakan seringnya pengawas pemilu di daerah menghadiri undangan rapat koordinasi ke Jakarta.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 4 Februari 2016 - 20:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota pada Pilkada serentak 2015, sejatinya harus dijadikan pertimbangan agar Panwaslu dipermanenkan statusnya seperti layaknya KPU Kabupaten/Kota.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text