Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Rendahnya serapan anggaran Bawaslu Provinsi pada Pilkada tahun 2015 menjadi perhatian serius Pimpinan Bawaslu RI. Pasalnya program dan kegiatan pengawasan pemilu di daerah cukup banyak yang tidak optimal bahkan urung dilaksanakan dikarenakan seringnya pengawas pemilu di daerah menghadiri undangan rapat koordinasi ke Jakarta.
Permasalahan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Divisi Pengawasan Tahun 2016 yang dimulai Kamis (4/2) pkl 22.15 wib di Hotel Royal Bogor. Rakernis dihadiri Pimpinan Bawaslu RI, Prof Muhammad, Daniel Zukhron, Endang Wihdatiningtyas dan Nasrullah serta 16 pimpinan dan pejabat struktural Bawaslu provinsi.
“Rekomendasi dan alasan Bawaslu provinsi terhadap program yang tidak optimal dan serapan anggaran rendah, karena seringnya menghadiri undangan Bawaslu RI ke Jakarta. Ini jadi perhatian serius kita semua. Kami sudah memutuskan dan komitmen, untuk pemilihan gubernur 2016/2017, pimpinan dan struktural pusat akan lebih banyak mengunjungi daerah,” papar Muhammad saat membuka rakernis.
Bawaslu RI berkepentingan agar program dan kegiatan pengawasan pilkada tahun 2016/2017 yang dibiayai APBD dan APBN dapat terlaksana seluruhnya sehingga pengawasan pilkada dapat lebih baik lagi dibandingkan tahun 2015 lalu.
“Kenapa anggaran APBN dan APBD (yang) sudah terprediksi tapi tidak terserap maksimal salah satunya katanya kami sudah merencanakan kegiatan bu, tiba-tiba Bawaslu RI mengundang ke Jakarta, (jadi) tidak terlaksana kegiatan di daerah. Di tahun 2016/2017 Agar ini kita manage lebih bagus lagi,” ujar Endang
“Bawaslu provinsi yang menyelenggarakan Pilgub, fokuslah mengawasi di daerah, Kami yang akan sering turun ke daerah,” kata Nasrullah menambahkan.
Rakernis Sinkronisasi Program Kegiatan Divisi Pengawasan Tahun 2016 menurut Kabag Teknis Pengawasan Pemilu dan tenaga ahli Rikson Nababan bertujuan menselaraskan kegiatan pengawasan pilkada antara Bawaslu RI dengan Bawaslu provinsi dan panwas di kabupaten/kota. Terutama bagi provinsi yang akan menyelenggarakan Pilgub yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Bawaslu provinsi penyelenggara Pilgub di tahun 2015 juga dilibatkan untuk mensharingkan pengalamannya mempersiapkan pilgub.
Lebih lanjut Prof Muhammad mengingatkan pentingnya koordinasi program dan kegiatan antar divisi di tingkat pusat maupun daerah, sehingga satu sama lain saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Pengalaman rendahnya serapan Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota pada pilkada 2015 dapat menjadi acuan agar koordinasi antar divisi di tahun 2016/2017 lebih ketat lagi.
Penulis : raja monang silalahi
Foto : raja monang silalahi