Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu – Revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalamnya telah memberi kewenangan lebih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah yang tepat.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucurkan dana sebesar Rp27,7 Miliar kepada Pengawas Pemilu. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 di Gorontalo.
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan bahwa Bawaslu RI akan membuat semacam buku hitam yang akan mengumumkan kepada masyarakat nama-nama calon kepala daerah yang tidak berwawasan lingkungan hidup.
Palembang, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengantisipasi adanya pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Bawaslu Sumsel meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Muba 2017.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai Pengawas Pemilu Bawaslu berharap pada masyarakat agar mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala daerah, karena bagaimanapun yang akan merasakan pada akhirnya adalah masyarakat. Demikian pula di Kota Yogyakarta siapapun yang nanti pemimpin yang dipilih tentu yang diharapkan adalah pemimpin yang bisa membawa kepada kesejahteraan di Kota Yogyakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tampaknya memiliki dinamika yang berbeda dari Pilkada sebelumnya. Dalam evaluasi Pilkada sebelumnya, kata Muhammad, pelaksanaan Pilkada tidak begitu mengkhawatirkan namun untuk tahun 2017 dikhawatirkan akan lebih bergejolak.
Cilacap, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat, dalam rangka persiapan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2017.
Serang, Banten - Dalam revisi UU Pilkada disebutkan bahwa memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye saat pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah dinilai tidak masuk dalam politik uang.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, pascapengesahan Revisi UU Pilkada, Bawaslu memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengingatkan kepada seluruh stakeholders Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, terkait permalasahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu bermasalah dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
 |
Webmail
