Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan bahwa Bawaslu RI akan membuat semacam buku hitam yang akan mengumumkan kepada masyarakat nama-nama calon kepala daerah yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Nasrullah saat saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam rangka persiapan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, di City Hotel Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (29/6) bersama Anggota Komisi II DPR RI, Haerudin.
Maraknya pemasangan baliho dan spanduk yang dilakukan calon kepala daerah menurut Nasrullah bukanlah kegiatan kampanye, tapi saat ini adalah masa sosialisasi dari calon kepala daerah.
Yang dimaksud masa kampanye adalah dilakukan ketika pasangan calon sudah ditetapkan dan 3 (tiga) hari sesudah ditetapkan barulah dilakukan aktifitas kampanye. Adapun berakhirnya aktifitas kampanye 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara berlangsung.
Jadi yang dilakukan calon sekarang adalah masa sosialisasi, “masa sosialisasi saja dilarang, petahana saja sudah sosialisasi sejak 4 tahun silam, masa penantang baru tidak bisa melakukan hal serupa. Jadi silahkan saja pasang spanduk dan baliho sepanjang itu bukan tempat yang dilarang”, tutur Nasrullah.
Dia menegaskan kepada pasangan calon kepala daerah supaya tidak melukai pohon dalam melakukan bentuk sosialisasi atau kampanye, ”jangan memasang spanduk dan baliho di pohon”, tandasnya.
Dia menambahkan, Bawaslu RI akan mencatat dan mengumumkan para Paslon yang tidak berwawasan lingkungan hidup, menurutnya hal ini adalah ide baru. “Kami akan buat semacam buku hitam, calon kepala daerah yang suka memasang spanduk di saat sosialisasi atau kampanye di pohon, siapa calon yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup akan diumumkan kepada masyarakat”, tegasnya.
Mantan anggota KPU Provinsi DIY ini berharap kepada kepada Paslon agar menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan hidup. Lebih jauh kata Nasrullah, pemilu tidak saja melahirkan kepala daerah yang manusiawi tapi juga melahirkan pimpinan yang berwawasan lingkungan hidup.
Dia menilai Pilkada di kota Tasikmalaya ini bisa bersih jika masyarakatnya secara bersama aktif berpartisipasi untuk saling mengawasi dan mengontrol Pilkada.
Nasrullah mencontohkan masyarakat di salah satu kampung di kota Lampung yang aktif mengawasi para tim sukses yang masuk keluar di kampung mereka, jadi sistem saling mengontrol dan saling mengawasi berjalan, terangnya.
Dibutuhkan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi pembiaran yang menjadikan masyarakat bodoh, atau melahirkan pimpinan yang tidak manusiawi, “kita tidak lagi menggunakan cara sentra Gakumdu yang lama, sebab saat ini dasar hukumnya sudah jelas, yang dibutuhkan adalah tinggal komitmen yang kuat”, ujarnya.
Menurutnya, keinginan kita bersama melahirkan pemimpin yang manusiawi harus didukung oleh 3 (ttiga) hal. Pertama peran partisipatoris secara bersama, kedua penegakan hukum dan ketiga sebaiknya rekruitmen di lingkungan internal partai dibuka secara demokratis, caranya pilih pimpinan yang punya integritas yang baik, terangnya.
Sosialisasi di Tasikmalaya tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto, Pimpinan Bawaslu Jawa Barat HM. Wasikin Marzuki dan Yusup Kurnia serta jajaran Bawaslu RI. Sedangkan peserta dari DPRD, Sekretariat Daerah, Camat, Panwas, KPU, Kapolsek, Danramil, DPOD-DPC Parpol, Ormas dan OKP, mahasiswa, para kepala sekolah SMA/SMK sederajat dan media massa se- kota Tasikmalaya.
Penulis : Nurmalawati Pulubuhu
Editor : Ali Imron
 |
 |
Webmail
