• English
  • Bahasa Indonesia

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS.

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi melekat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024.

 
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong jajaran pengawas pemilu lakukan percepatan penguasaan regulasi. Pengawas pemilu harus sudah memiliki paradigma penegakan regulasi pemilihan, bukan pemilu.
 
Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 28 November 2023 - 15:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Polri meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 di ruang digital. Desk ini merupakan penguatan sinergi tiga lembaga untuk menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024 mulai dari pelaporan hingga penurunan konten. 
 
Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 28 November 2023 - 13:16 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kolaborasi bersama-sama KPU yang dilakukan oleh Tiktok Indonesia terkait Peluncuran Pusat Panduan Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan peluncuran ini akan membantu Bawaslu dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.

Ditulis oleh : Baini Taslihudin
pada : Senin, 27 November 2023 - 21:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan diperlukan strategi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 agar bisa berjalan langsung, umum, bebas rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil). Sebab dia merasa pemilu yang luber dan jurdil akan mendapatkan hasil pemilu yang sah dan terpercaya.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 27 November 2023 - 16:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada seluruh jajaran pengawas untuk meningkatkan intensitas kerja dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Terlebih lagi katanya, besok tahapan kampanye bagi peserta pemilu sudah dimulai.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 27 November 2023 - 15:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan peserta pemilu agar tidak melanggar pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye. Dia melanjutkan, pelanggaran atas pasal 280 merupakan tindak pidana pemilu.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 26 November 2023 - 13:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 25 November 2023 - 20:31 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan. Jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan kampanye yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 25 November 2023 - 19:31 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu telah melakukan pencegahan sebanyak 33.740 sejak Januari sampai 25 November 2023. Untuk itu, anggota Bawaslu Lolly Suhenty memotivasi seluruh jajaran Bawaslu agar semakin solid dan semakin bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pengawasan Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 25 November 2023 - 15:31 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan peserta pemilu harus mengenali dan menghindari potensi-potensi pelanggaran saat kampanye. Hal ini menurutnya untuk mencegah adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Kamis, 23 November 2023 - 21:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis sidang Bawaslu Kembali melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi terkait keterwakilan 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan jawaban terlapor dan pembuktian.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Puadi dan dua Anggota Majelis Lolly Suhenti dan Totok Haryono dengan nomor perkara laporan REG 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023.

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text