• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pemilu 2024.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan ujung tombak pengawasan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mewanti-wanti para pengawas pemilu untuk bersiap menghadapi tahapan Pemilihan 2024 yang semakin krusial. Para pengawas pemilu diminta menyiapkan diri terkait pemahaman pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS. Proses pendaftaran akan dibuka mulai 12 hingga 28 September 2024.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 18:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan tindak pidana pemilu tersebut berasal dari temuan Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) terhadap penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 16:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 11 Maret 2024 - 05:24 WIB

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melalukan pengawasan langsung pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia atas temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan PSU berjalan dengan lancar namun masih sarat akan catatan.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 9 Maret 2024 - 09:20 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi. Hal ini penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 21:32 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menghilangkan metode Pos. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pemungutan dengan metode Pos sulit dilakukan, terlebih permasalahan pemungutan dengan metode Pos ini sudah terjadi sejak Pemilu 2019 lalu.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 18:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengawasi audit dana kampanye oleh peserta pemilu yang sedang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) idenpenden yang telah ditunjuk oleh KPU. 

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 15:00 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu di daerah melakukan sinkronisasi data kerja-kerja Pemilu 2024 sekaligus melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor, Kamis (7/3/2024).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 6 Maret 2024 - 10:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu sedang melakukan pengembangan aplikasi rekrutmen pengawas pemilu. Aplikasi tersebut bertujuan untuk validasi dan verifikasi keabsahan data pengawas pemilu.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 5 Maret 2024 - 14:42 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kepada jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan bahan keterangan tertulis demi menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan bahan awal untuk semua tahapan seperti kampanye, pungut hitung, dan rekapitulasi suara sudah perlu dipersiapkan mulai dari sekarang dan tertulis di laoran hasil pengawasan.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 5 Maret 2024 - 13:25 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Tingkat Nasional telah selesai. Wilayah Taipei menjadi yang terakhir yang menyampaikan kejadian khusus yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung di sana.

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text