Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, perjuangan peningkatan kapasitas perempuan amat penting. Untuk itu, dia meyakinkan, Bawaslu peduli hak-hak perempuan sehingga perlu mengawal upaya peningkatan kepada kalangan perempuan secara konsisten.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi diluncurkannya laporan hasil pemantauan Pilkada Serentak 2020 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya laporan ini dapat dimasukkan menjadi sudut pandang atas pemenuhan hak politik dan kesehatan berdasarkan nilai-nilai prinsip HAM 'free and fair elections'.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tidak ada negara di dunia ini yang melakukan pengawasan partisipatif pemilu sebagaimana yang dilakukan Bawaslu. Hal ini dungkapkannya dalam acara Foccus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Jumat (5/03/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar kegiatan diskusi untuk menyusun standar pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta rencana program tersebut dilakukan secara terstruktur dan terukur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai Wakil Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ), Bawaslu menyampaikan hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satunya penyesuaian pengawasan dengan standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan lima permasalahan yang berpotensi muncul pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara Webinar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Jakarta, Rabu (03/3/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi Pemilu serentak 2024 yang rencananya diikuti pelaksanaan pilkada, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai harus ada perbaikan dalam kewenangan Bawaslu berdasarkan undang-undang pemilu dan pilkada terkait kewenangan Bawaslu soal penanganan pelanggaran administrasi yang berbeda. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penerbitan buku yang berjudul 'Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19. Buku ini ditulis oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Ni'matul Huda.
 |
Webmail
