Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilu Aceh dan Panwaslih Pemilihan Aceh saling berkoordinasi dan berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan patroli pengawasan tetap dilakukan Bawaslu jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi. Menurutnya, pengawasan tetap harus dilakukan meski tidak ada masa kampanye dan masa tenang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) terlibat dan berpartisipasi dalam Sekolah Kader Pengawas Pertisipatif (SKPP) guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pemilihan (pilkada). Ajakan tersebut mendapat sambutan baik dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Zainudin Amali.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lembaga pengawas pemilu memaparkan desain kelembagaan Pemilu 2024, mulai dari kesiapan pengawasan, isu krusial pengawasan, tantangan Pemilu 2024, dan kelembagaan pengawasan pemilu dan Pilkada 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di daerah untuk melibatkan peran humas dalam membumikan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP).
"Saya minta kepada Ketua, Anggota, dan Kasek Bawaslu daerah untuk libatkan humas dalam pelaksanaan SKPP di daerahnya," ujar Gunawan saat menutup Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pusat pendidikan pengawasan partisipatif pemilu harus mampu menumbuhkembangkan pemahaman yang utuh mengenai proses demokrasi Bangsa Indonesia. Demikian kesimpulan dari pernyataan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar dalam Rapat Kordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021, di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tetap menjadi program Bawaslu, meskipun tak lagi masuk prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.
"SKPP merupakan representasi Bawaslu dalam UU Pemilu," ujarnya saat memberikan sambuatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membumikan pengawasan pemilu partisipatif dengan merangkul kementerian/lembaga melalui kerja sama. Tujuannya agar kementerian/lembaga bisa turut aktif melakukan kerja pengawasan ketika pemilihan tiba, agar demokrasi berjalan semakin baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menaikkan indeks demokrasi seperti mencegah politik uang atau politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu atau pilkada. Baginya, dibutuhkan inovasi dalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Pastisipatif yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional terakhir untuk tahun ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu bisa rigid dalam merancang norma pelatihan kompetensi. Keberadaan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) hasil pengembangan struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) Bawaslu menurutnya dapat menjadi pelaksana pelatihan dengan 'menelurkan' pelatihan kompetensi bersertifikat mulai tahun depan.