• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan terkait permasalahkan daftar pemilih tetap (DPT).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) dengan laporan Nomor 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau (kepri) dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi dan pembuktian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan rekrutmen pengawas Ad Hoc (sementara) untuk Pilkada 2020 yang digelar serentak untuk 270 daerah di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan akan pentingnya silaturahim, sehingga ketika ada permasalahan akan mudah menemukan jalan keluarnya.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum -  Bawaslu memutuskan empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 16:13 WIB
Dilihat : 423 kali

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Hingga kini masih ada lebih dari separuh daerah yang akan menggelar pilkada di 2015 yang belum memberikan anggaran memadai untuk pengawas pemilu. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mensinyalir, cara-cara kepala daerah mempersulit anggaran pengawasan merupakan modus untuk melemahkan pengawasan di pilkada mendatang.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 15:33 WIB
Dilihat : 540 kali

Jakarta, Election Supervisory Board -- Until June 8, 2015, more than half of the 269 provincial and district/city are scheduled to hold Regional simultaneous Elections in 2015, has not signed the Regional Grant Agreement Letter (Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD, ed.). From the data was received by Election Supervisory Board RI noted, there are as many as 121 provinces, districts/cities that have signed NPHD, the rest are still in the process.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 15:23 WIB
Dilihat : 489 kali

Jakarta, Badan Pengawas  Pemilu  -- Hingga tanggal 8 Juni 2015, lebih separuh dari 269 provinsi, kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Data yang diterima Bawaslu RI mencatat, sebanyak 121 provinsi, kabupaten/kota yang sudah menandatangani NPHD, sisanya masih dalam proses.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 14:30 WIB
Dilihat : 531 kali

Palangkaraya, Election Supervisory Board - Rector of the Institute of Public Administration (IPDN), Suhajar Diantoro said the government made various efforts to expedite the implementation of the election of governors, regents and mayors in 2015, including support in terms of public order and safety guarding. However, he asserts that oversee security order and also prevention of conflicts in the election is not just a matter of law enforcement officers.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 14:28 WIB
Dilihat : 511 kali

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Rektor Intsitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melancarkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2015, termasuk dukungan dalam hal mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa mengawal kamtibmas dan pencegahan konflik di pilkada bukan hanya urusan aparat penegak hukum.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 11:08 WIB
Dilihat : 531 kali

Palangkaraya, Election Supervisory Board - Chairman of Election Supervisory Board RI Muhammad said, elections and regional elections should be carried out according to what is expected of all levels of society. Elections and regional elections according to him should be able to make all the people happy, not cause noise and chaos.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 11:04 WIB
Dilihat : 468 kali

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengatakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah harusnya diselenggarakan sesuai apa yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Pemilu dan Pilkada menurutnya seharusnya bisa membuat semua masyarakat senang, bukan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 08:10 WIB
Dilihat : 1,437 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan baru yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota kepada Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengawas pemilu diingatkan untuk terus menjaga integritas dalam menangani sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat tersebut.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 8 Juni 2015 - 08:10 WIB
Dilihat : 611 kali

Jakarta, Election Supervisory Board - The new authority given in Acts No.8 of 2015 concerning the Election of Governors, District Heads, and Mayors to Election Supervisory Board Province and Election Supervisory Committee (Elections committee) in the district/city to resolve the dispute the election process must be carried out with fulfill responsibility.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Minggu, 7 Juni 2015 - 14:06 WIB
Dilihat : 536 kali

Jakarta, Elections Supervisory Board - Context of prevention is not only the conduct of elections in a series of stages that stages domain managed by the KPU. However, the real control is the aspect of 'upstream'. Therefore, whole matters concerning the preparation of the implementation would be burden and responsibility of election monitors completely.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat