Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi – Anggota Bawaslu yang juga Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono menjabarkan, dalam kelembagaan Bawaslu divisi sengketa merupakan juru damai yang diharapkan dapat meminimalisir konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini. Dia menyatakan penanganan pelanggaran harus mengarah kepada pedoman dan basis keadilan restoratif serta mengutamakan pencegahan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji usulan aplikasi Electoral Redistricting besutan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda saat menerima audiensi Perludem ke kantor Bawaslu RI, Rabu (15/6/2022).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan pentingnya dalam kemampuan untuk menulis, baik secara kebutuhan akademis maupun tuntutan kerja atau kinerja sebagai pengawas pemilu. Untuk itu, dia meminta jajaran Bawaslu dapat menuliskan pengalamannya dalam membangun citra positif kelembagaan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan penyelenggara perlu menjaga tiga hal penting yaitu integritas, soliditas dan profesionalitas. Sebab menurutnya, karena Pemilu 2024 merupakan perhelatan besar, maka penyelenggara perlu siap dan matang dalam bertugas.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat) Bawaslu meminta masukan kepada berbagai pihak terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk mitigasi risiko pengawasan tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan butuh pelatihan khusus untuk investigator dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan investigasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu siap mengawasi setiap tahapan, terutama masa kampanye Pemilu Serentak 2024 yang rencana akan berlangsung selama 75 hari. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Komisi A DPRD Jawa Tengag di Kantor Bawaslu RI, Selasa (14/6/2022)
 |
