Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda awasi langsung perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini menurutnya merupakan tugas utama Bawaslu agar menjamin seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melihat dari Pemilihan 2020, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pemilihan 2024 mendang. Sebab dia menyampaikan ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan internal.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi langsung pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PUSS dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bertempat di kantor KPU Cianjur, Kamis (27/06/2024).
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak media massa untuk menyampaikan ide, gagasan dan kritik kepada Bawaslu mulai dari Bawaslu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dibutuhkan oleh Bawaslu agar kerja-kerja pengawasan yang kurang maksimal tidak boleh terulang pada Pemilihan 2024.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang ada beberapa kerawanan logistik yang akan terjadi pada Pemilihan Tahun 2024. Dia membaginya dalam beberapa situasi yaitu pengadaan logistik, keadaan geografis dan keamanan logistik.
Pertama, Bagja menjelaskan dalam pengadaan logistik seringkali jumlah pengadaan logistik tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kedepannya para pengawas pemilu di daerah untuk menegakkan keadilan pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan 2024.
 |
