Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pemilu 2024.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah tidak gentar dengan manuver politik yang lontarkan oleh Partai Golkar yang menyatakan mendukung pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) melalui DPRD. Pemerintah optimis DPR akan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 yang mengembalikan Pemilukada langsung.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan pemilu di Indonesia dinilai mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni peraturan UU Pemilu yang selalu berganti menjelang pemilu dilaksanakan. Aturan UU Pemilu itu juga terpisah-pisah yang menimbulkan kerancuan, saling bertabrakan, multitafsir, dan duplikasi.
Tana Tidung, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menegaskan bahwa dalam rangka rekrutmen calon Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menjamin, Panwaslu yang terpilih sudah merupakan hasil seleksi terbaik dari Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten Tana Tidung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu optimis Perppu akan diterima oleh DPR. Sebab, jika DPR RI mengambil sebuah kebijakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahyn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka bisa terjadi terjadi kevakuman hukum karena undang-undang sudah saling membatalkan.
Kalimantan, Badan Pengawas Pemilu - Permasalahan pembayaran honor dan dana operasional Panwascam di salah satu provinsi pada Pileg dan Pilpres lalu akhirnya menemukan titik terang setelah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu -- Ubi, jagung, pisang dan talas rebus menjadi pemandangan biasa menu snack atau cemilan dalam rapat-rapat pimpinan dan staff
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu -- Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditingkat pusat maupun di daerah perlu dikoreksi kembali efektifitasnya.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu -- Menjelang Pemilukada serentak tahun 2015 wacana pembentukan pengadilan khusus (ad hoc) sengketa pemilu kembali mencuat.
 |
