• English
  • Bahasa Indonesia

Pemerintah Optimis DPR Sahkan Perppu Pilkada

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah tidak gentar dengan manuver politik yang lontarkan oleh Partai Golkar yang menyatakan mendukung pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) melalui DPRD. Pemerintah optimis DPR akan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 yang mengembalikan Pemilukada langsung.

Menurut Tjahjo, manuver partai Golkar tidak berpengaruh siginifikan terhadap pembahasan Perppu Pilkada di DPR. Untuk memuluskannya, pemerintah berencana akan terus melakukan lobi politik kepada partai lain, yang berpeluang menggolkan Perppu tersebut.

"Saya pikir teman-teman di DPR semangatnya sama yakni mendukung kebijakan Pemerintah yang pro-rakyat. Soal ada partai yang mengambil sikap lain, itu hak internal mereka," ujar politisi PDI-P ini.

Politisi Partai Demokrat Andi Nurpati beberapa waktu lalu juga optimis DPR akan menerima Perppu Pilkada untuk disahkan menjadi UU. Sebagi partai pelopor lahirnya Perppu itu, dia mengaku sudah ada sinyal positif dari Senayan.

Peluang itu, kata Andi, muncul setelah Partai Demokrat melakukan komunikasi politik dengan seluruh pimpinan partai politik. Menurut dia, SBY tidak akan semudah itu mengeluarkan Perppu tanpa melakukan komunikasi politik terlebih dahulu. 

"Dengan komunikasi-komunikasi politik yang sudah dibangun, Demokrat sangat optimis Perppu akan diterima," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Koordinator JPPR, Afifuddin mengungkapkan bahwa Golkar sedang memainkan perannya sebagai partai oposisi yang tampil beda dengan pemerintah. Selain itu, ia akan berjuang, agar hak-hak rakyat tidak ‘dirampas’ oleh elit politik.

"Soal pilkada ini, kita harus terus meyakinkan rakyat bahwa pilkada langsung tetap lebih baik daripada pilkada lewat DPRD," ujarnya.

Dalam hal ini, memperkuat dukungan masyarakat menolak pilkada melalui DPRD menjadi keniscayan, sebab para elit politik tidak lagi menghiraukan perihal efektivitas, efisiensi atau perbaikan prosedur pilkada, tetapi sudah jauh daripada itu.,

"Ini jauh sekali dengan materi perbaikan prosedur demokrasi kita di tingkat lokal. Karena itu, sikap kritis terhadap partai politik harus terus didorong untuk selalu mengedepankan kepentingan publik. Tindakan menjadi ukuran paling riil, apakah partai benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekedar kamuflase," kata Affif.

 

Penulis          : HN

Editor             : Falcao Silaban

 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu