• English
  • Bahasa Indonesia

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus mempunya keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang mediator.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu sedang bergerak maju. Banyak terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran Bawaslu daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan publik dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Membuka Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran yang berasal dari regulasi.

Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 29 Agustus 2019 - 17:40 WIB
Dilihat : 206 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran adminitrasi terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua dengan laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, Bawaslu telah memeriksa saksi dari pelapor.

Saling sang pelapor yang merupakan calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menghadir seorang saksi di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 29 Agustus 2019 - 17:18 WIB
Dilihat : 304 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2019 berkenaan dengan pembiayaan anggaran. Hal tersebut diutarakannya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu 2019' di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 29 Agustus 2019 - 11:19 WIB
Dilihat : 717 kali

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020 tidak sekuat Pemilu 2019. Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Abhan menjabar, dalam UU 10/2016 Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi pemilu.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 29 Agustus 2019 - 10:59 WIB
Dilihat : 299 kali

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu 2019 hampir selesai. Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan evaluasi pengawasan Pemilu 2019 dan mempersiapkan diri mengawasi Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Kamis, 29 Agustus 2019 - 09:29 WIB
Dilihat : 383 kali

Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi kerja-kerja tripatrit pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena tiga lembaga penyelenggara pemilu ini sering kerja sama dalam menyelenggarakan tugasnya.

"Terima kasih atas kerja-kerja bersama kita," katanya dalam acara Konsolidasi Regional KPU, di Bukittinggi, Sumatra Barat, Rabu (28/8/2019) malam.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 28 Agustus 2019 - 16:21 WIB
Dilihat : 310 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terkait persoalan etik penyelenggara pemilu yang penyelesaiannya merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu tak menerima tiga laporan. Ketua Majelis Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, tiga laporan perkara pemilihan legislatif (pileg) nomor 85, 86, dan 87 dari Kepulauan Yapen, Papua tidak bisa ditindaklanjuti.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 28 Agustus 2019 - 15:33 WIB
Dilihat : 1,759 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Negara menyambut baik usulan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Hal ini terlontar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 28 Agustus 2019 - 13:33 WIB
Dilihat : 126 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah melaporkan hasil kerja pengawasan Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Laporan disampaikan Bawaslu ketika menemui Presiden Jokowi untuk beraudiensi di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bawaslu Turut Susun Indeks Global Keadilan Pemilu 

Ditulis oleh : deytri aritonang
pada : Rabu, 28 Agustus 2019 - 13:16 WIB
Dilihat : 418 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut terlibat dalam penyusunan Indeks Global Keadilan Pemilu. Penyusunan indeks tersebut untuk mengisi kekosongan indeks tunggal yang mengevaluasi keadilan pemilu di sebuah negara.

Ditulis oleh : irwan
pada : Rabu, 28 Agustus 2019 - 12:07 WIB
Dilihat : 176 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan membeberkan, berkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu tahun 2019, berbagai masalah krusial atau kerawanan pemilu di beberapa daerah bisa diantisipasi dan dicegah dengan baik.

Halaman

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 002/PENG/BAWASLU/IX/2014
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014

Berdasarkan Seleksi Administrasi terhadap lamaran yang masuk dan Hasil Rapat Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Senin, 29 September 2014, maka Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014, menetapkan:

1. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan Administratif sesuai dengan Pengumuman Nomor 001/PENG/BAWASLU/IX/2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014;

2. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan dapat mengambil Kartu Peserta Ujian;

3. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi dan tidak berhak mendapatkan Kartu Peserta Ujian;

4. Pengumuman jadual dan tempat pengambilan Kartu Peserta Ujian serta pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan ditayangkan di website Bawaslu RI http://www.bawaslu.go.id pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014;

Pengumuman Pengadaan CPNS Bawaslu RI Tahun 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 001/PENG/BAWASLU/VIII/2014
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 340 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Tahun Anggaran 2014, Bawaslu RI membuka kesempatan kepada putra-putri Indonesia terbaik lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. LOWONGAN FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Lowongan Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1Pengumuman ini.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 24 September 2019 WIB
To event remaining 2 days
Tempat :
Mabel POLRI, Jakarta
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Surabaya
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Bali
Waktu:
Sabtu, 21 September 2019 WIB
Tempat :
Bali
Waktu:
Jumat, 20 September 2019 WIB
Tempat :
Bali

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text