• English
  • Bahasa Indonesia

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH. Malonda meresmikan taman manggis di halaman kantor Bawaslu, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.

Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melakukan uji petik pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan 2024 di Kampung Adat Kasepuhan Gelar Alam, Sukabumi, Jawa Barat.

Papua Pegunungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu, (13/7/2024).

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengawasi secara melekat pelaksaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan DPD RI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2024. Secara maraton, Bagja meninjau empat TPS di tiga kabupaten dan kota.

Ditulis oleh : wisnu
pada : Senin, 29 Februari 2016 - 21:50 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri malam penganugerahan Bawaslu Award di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).

Malam penganugerahan Bawaslu Award ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Ade Komaruddin dan Ketua DPD Irman Gusman.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 29 Februari 2016 - 21:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya yang telah menyukseskan Pilkada serentak Tahun 2015. Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini mengatakan, penyelenggara Pemilu telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan sangat demokratis.

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 29 Februari 2016 - 12:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, bukan karena kelemahan pengawas pemilu. Insiden itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara.

Ditulis oleh : admin
pada : Minggu, 28 Februari 2016 - 21:03 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.

Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Minggu, 28 Februari 2016 - 16:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Minggu, 28 Februari 2016 - 15:12 WIB

Banten, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Sabtu, 27 Februari 2016 - 00:35 WIB

 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu  – Kesenjangan pemahaman peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawas Pemilu dinilai perlu dijembatani dengan membuat sejumlah petunjuk teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan. Pasalnya ketidaktepatan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pejabat atau staff pengelola keuangan berakhir di balik jeruji besi.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 23 Februari 2016 - 17:36 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 34 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Golongan II mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan di Badan Diklat Yogyakarta selama 2 minggu sejak 18 Februari hingga 2 Maret 2016. Diklat prajabatan ini merupakan syarat diangkatnya seorang CPNS menjadi PNS.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 23 Februari 2016 - 13:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI Pejuang 45) mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga sosial masyarakat  yang fokus dalam memperjuangkan isu-isu anti korupsi itu mendambakan Bawaslu bisa sekuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 22 Februari 2016 - 17:16 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu- Keberadaan pengawas pemilihan merupakan salah satu pendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Kualitas pengawas pemilihan turut memengaruhi baik atau buruk jalannya Pemilu.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text