Berita

Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong semua jajaran Bawaslu untuk mengabadikan kerja-kerja pengawasan pemilu dalam buku. Menurutnya, pencatatan dalam buku itu menarik sebab dalam menjalankan tugas jajaran pengawas menemukan berbagai macam persoalan yang rumit dan menarik.

"Proses kerja pengawasan harus dituliskan dalam buku, jangan hanya dijadikan arsip dalam lemari dan dilaporkan kepada jajaran pusat," katanya dalam kegiatan di Bawaslu Kabupaten Batang, Kamis (15/8/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga NGO dalam menyusun rencana strategis 2025-2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan akademisi dan NGO tersebut mengkritik dan memberikan masukan kepada Bawaslu.

Bagja mengatakan kritikan terhadap Bawaslu sebagai pengingat dan upaya membangun lembaga pengawas pemilu semakin lebih baik lagi ke depannya.

Kabupaten Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menyerahkan bantuan dana kerahiman kepada keluarga salah satu pegawai Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Bantuan diserahkan langsung oleh Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, Kepala Biro SDM dan Umum Hengky Pramono, dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Pekerti Luhur, di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Kamis (15/8/2024).

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) yang membangun gedung Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilihan dimulai. Bagja melihat ini dapat menjadi dorongan semangat bagi kerja-kerja pengawasan di Tangsel.

Dia berharap penyediaan fasilitas oleh Pemkot Tangsel dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh jajaran. Bagja meminta gedung dapat menjadi penunjang dan sarana utama membantu Bawaslu Kota Tangsel menjalankan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk aktif melakukan publikasi kerja lembaga di media sosial. Publikasi yang masif akan membuat masyarakat makin tahu fungsi dan tugas Bawaslu. Sebab, Bawaslu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin mencari keadilan serta melaporkan pelanggaran pemilu atau pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada delapan perkara yang disidangkan MK dalam tiga panel dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah teliti dan detail dalam mengawasi syarat pencalonan kepala daerah baik dari calon independen maupun partai politik. Dia menegaskan Bawaslu memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan menindak setiap pelanggaran dalam tahapan pemilu dan pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mematangkan persiapan pemberian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jilid dua di Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pemberian keterangan tertulis tersebut harus lebih baik dibanding PHPU pertama.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi kinerja Humas Bawaslu se-Indonesia dalam memberitakan kerja-kerja Bawaslu saat Pemilu 2024. Terutama, pemberitaan Bawaslu di daerah yang mendapat sorotan media eksternal.

Dia menyampaikan data, pemberitaan yang muncul tentang pengawasan selama Pemilu mencapai 72.718 berita. Hal ini dibagi, lanjut dia, pemberitaan media eksternal (media mainstream) 36.420 berita dan pemberitaan internal (website Bawaslu) 36.298 berita.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Humas Bawaslu dapat bekerja fokus dalam menyajikan hasil pengawasan kepada publik. Tentunya melalui pemberitaan di media internal (website Bawaslu) maupun pemberitaan di media eksternal.

Nabire, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan kerja cerdas, ikhlas dan berkeyakinan menjadi kata kunci untuk menyukseskan pengawasan dalam pemilihan serentak mendatang.

“Ada tiga kata kunci yaitu kerja cerdas, ikhlas dan berkeyakinan, kita harus cerdas seperti menerapkan regulasi atau aturan terhadap peristiwa yang terjadi,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dihadapan 15 Panwascam Distrik di Kabupaten Nabire, Selasa (6/8/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan kebijakan desain regulasi pemilu untuk masa depan. Beberapa hal yang disebutkan terkait isu ketidakpastian hukum aturan teknis, isu politik uang, kampanye, hingga masalah sumber daya manusia pengawas pemilu.

Soal aturan hukum, Bagja menyoroti ketika tahapan pemilu atau pemilihan telah berjalan hendaknya tidak ada putusan dari lembaga peradilan lain yang mengubah Undang Undang Pemilu. Isu ini juga turut dilontarkan oleh KPU dan DKPP.