Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tetap dipertahankan. Namun, Sentra Gakkumdu harus mengevaluasi dan mereformasi dirinya agar lebih baik dalam menindak pidana pemilihan di Pilkada nanti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu RI menerima aduan dari peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Mimika yang merasa dirugikan terkait penetapan anggota DPRD Kabupaten Mimika yang dianggap tidak sesuai, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Rabu (17/6).
Sleman, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menagih komitmen pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal dukungan pemerintah pada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Pasalnya, Bawaslu menemukan, kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak layak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pemilu Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Berbagai perombakan regulasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang lebih baik. Namun berbagai perombakan regulasi ini dinilai Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, tidak memiliki konsistensi.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Panwas Pemilihan tingkat kabupaten/kota wajib menembuskan laporan atau temuan pelanggaran yang sudah teregistrasi ke Bawaslu Provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam undang-undang No.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, potensi masalah sengketa merupakan pakaian yang tidak bisa dipisahkan dari proses, karena pemilihan itu sendiri merupakan satu rangkaian kompetisi antar pihak yang menghasilkan pemenang dan menghasilkan mereka yang tidak beruntung (yang kalah).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Penegakkan tindak pidana pemilu/pemilihan dalam Sentra Gakkumdu belum memberikan hasil yang positif selama ini. Namun di depan mata Pilkada sudah dekat, dan tidak ada jalan lain selain bekerja efektif antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah akses kedaulatan rakyat dan merupakan perwujudan hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan III DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Komisi II, Kamis, (25/6).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Gunawan Suswantoro memerintahkan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota segera melakukan identifikasi risiko atas pengawasan pilkada serentak tahun 2015. Seluruh jajaran Bawaslu diperintahkan untuk memetakan permasalahan yang mungkin terjadi beserta cara mengantisipasinya.
Sumbawa, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 desember mendatang di 269 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu RI melaksanakan sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Gedung Wisma Kabupaten Sumbawa, Selasa (26/5).
Sumbawa, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada merupakan bagian dari pembangunan politik dan demokrasi di masyarakat kita. Pembangunan di bidang politik diharapkan dapat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka serta mengembangkan kehidupan partai yang tetap menghormati keanekaragaman aspirasi politik.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 sudah memasuki tahapan pelaksanaan. Namun, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dibayang-bayangi persoalan anggaran.
