Mamuju, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulbar dan Bawaslu RI gelar penandatanganan Fakta Integritas bagi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulbar. Fakta Integritas tersebut berisi tentang kesiapan pasangan calon untuk mengikuti kompetisi secara sehat tanpa kecurangan.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan permasalahan DPT di Sulawesi Barat merupakan salah satu alasan mengapa Bawaslu RI harus lebih awal hadir di Sulbar. Beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat dalam kurung waktu kurang dari setahun mengalami penambahan daftar pemilih yang signifikan. Telah muncul sebuah praduga jangan sampai daftar pemilih di mark-up.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Busran Riyandi mengatakan masih banyak warga Sulbar yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih bermasalah. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui KPU RI, sekitar 231.000 dari 1.067.714 daftar pemilih potensial di Sulbar belum memiliki NIK.
Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meluncurkan Gardu Pengawasan Partisipatif di area pusat perbelanjaan Giant Bangka Tengah, Kamis (20/10).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengingatkan kepada peserta Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Gelombang II bahwa ketika sudah menjatuhkan pilihan menjadi pengawas pemilu/pengawas pemilihan maka harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dan dapat melaksanakan amanah dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad meminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwas Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslih untuk membangun kepercayaan satu sama lain dari awal dan jangan ada curiga antara komisioner dengan sekretariat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Prof Muhammad menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan early warning system untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Tolok ukur kerawanan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 telah diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhir bulan Agustus lalu. Indek Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai penanda kerawanan, pencegahan konflik, dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan demi mensukseskan Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa Bawaslu diberikan kewenangan besar dalam menangani tindak pidana pemilu salah satunya politik uang. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2015 telah menghantarkan nama baik Bawaslu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu dalam rangka mengawal dan mempertahankan WTP tersebut, Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota Tahun 2016 menjadi penting untuk Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi serta Ketua, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembatu Panwas Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2016 Gelombang I di Mercure Convention Centre, Jakarta.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan anggaran tambahan untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017 segera dikucurkan. Penambahan anggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menetapkan penambahan kewenangan bagi Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dan penanganan tindak pidana pemilu.
Musi Banyuasin, Badan Pengawas Pemilu- Sekitar seratus masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders Dan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, d
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si mengungkapkan bahwa status Aceh berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017 sebagai daerah pelaksana pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dengan upaya serius berbagai pihak dalam pelaksanaannya, potensi rawan Pilkada Aceh diharapkan dapat diminimalisir.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshidiqie mengajak seratusan peserta Rakor Stakeholder Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Aceh 2017 untuk menjadikan Pilkada di Aceh yang bersyariat. Hal ini dimaksudkan, Pilkada yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jadikan Pilkada di Aceh ini, Pilkada yang damai, berintegritas, dan bersyariat.
