Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.
Masohi, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 pada 101 daerah di seluruh Indonesia, Bawaslu terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/Pilkada.
Mamuju, Bawaslu – Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Muhammad menekankan penyelenggaraan Pilkada bisa dikatakan sukses apabila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah, penyelenggara pemilu yang netral, pemilih yang cerdas dan birokrasi yang netral.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pengawasan pemilu yang berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Bawaslu diperlukan peningkatan pemahaman kompetensi pegawai di bidang pelayanan publik agar pegawai dapat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi seorang pengawas pemilu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Entah itu ketika mengikuti rapat dengan pihak luar atau dengan pihak internal pengawas pemilu sendiri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.
“Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta.
IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan Revisi Undang-Undang Pemilu ke DPR. Revisi UU yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden, dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir NPHD pada 15 September 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
