Tingkatkan Pengawasan Verifikasi Administrasi, Bagja Minta KPU Perluas Akses Akun Sipol Bawaslu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap KPU dapat memperluas lagi akun Bawaslu dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam rangka melakukan pengawasan. Hal ini menurutnya penting untuk meningkatkan pengawasan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 di dalam Sipol.

Uji Publik Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran, Puadi Jelaskan Enam Prinsip Perbaikan Layanan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan enam prinsip pembaharuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Menurutnya kedua rancangan Perbawaslu pengganti tersebut merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu sebelumnya dengan perbaikan pelayanan.

Totok Harap Uji Publik Dua Rancangan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu Diterima Masyarakat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap uji publik terhadap rancangan

Bawaslu Susun Pedoman Pembentukan Panwascam Pemilu 2024
Ditulis oleh : abdul hamid idrus pada :

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mulai menyusun naskah pedoman penyusunan Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap naskah tersebut bisa segera selesai karena adanya Panwascam sangat dibutuhkan untuk segera mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Berakhir, Bagja Harap Minim Sengketa
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas proses pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah berakhir pada 14 Agustus 2022. Dia meminta semua pihak tetap mengawasi jalannya proses verifikasi administrasi yang berlangsung hingga 11 September 2022.

Bawaslu Luncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis kerap menjadi fenomena pada setiap pelaksanaan pemilu. Guna mengoptimalkan pencegahan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN (SI-ASN) di Medan, Minggu (14/8/2022).

Terima Hibah Tanah dari Pemda Buton, Sekjen: Contoh Baik Semoga Ditiru Kepala Daerah Lain
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Buton, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Buton menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton. Serah terima hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dari Bupati Buton.

Bawaslu Imbau Parpol Sediakan Kelengkapan Dokumen dengan Baik
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau partai politik sediakan kelengkapan dokumen dengan baik sebelum melakukan pendaftaran. Pasalnya, kata dia, saat ini di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melakukan cek kelengkapan dokumen.

Perkuat Layanan Digital Kepemiluan, Puadi: Harus Bisa Dijangkau Masyarakat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelayanan Bawaslu dalam pelaporan penanganan pelanggaran harus ramah pengguna. Tujuannya, agar masyarakat dapat mudah mengakses aplikasi tersebut. Hal tersebut ditegaskan Anggota Bawaslu Puadi. Sebelumnya, Bawaslu tengah menyelesaikan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor).
 
Matangkan Pembentukan Panwas Adhoc, Herwyn: Ada Tim Cek Kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan Bawaslu akan mengecek kesiapan Bawaslu kabupaten/kota sebelum pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) kecamatan. Terutama kata Herwyn, saat tes tertulis menggunakam socrative. 
 
Bawaslu Susun Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif, Lolly: Kita Tonjolkan Perempuan Berdaya Mengawasi
Ditulis oleh : irwan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Loly Suhenty ingin modul pendidikan pengawas partisipatif yang sedang disusun Puslitbang Diklat Bawaslu, menonjolkan perempuan berdaya mengawasi. Dia ingin kader-kader pengawas partisipatif pada Pemilu 2024 memenuhi keterwakilan perempuan. 
 
Minta Dukungan Pemangku Kepentingan, Bagja Ungkapkan Potensi Konflik Pemilu 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya banyak hal-hal tidak terduga seperti potensi pelanggaran. Maka dia melihat butuh kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.

Bagja Sebut Bawaslu Selalu Libatkan Kepolisian dalam Menyusun IKP
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu selalu melibatkan kepolisian dalam melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Menurutnya hal tersebut karena Bawaslu dan kepolisian sama-sama punya satu tujuan, yaitu ingin mencegah terjadinya gesekan atau konflik demi kelancaran pemilu dan pemilihan (pemerintah daerah).

Bawaslu Ajak Kemendes PDTT Imbau Kades Cek Data Diri dalam Pendaftaran Parpol
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengimbau para kepala desa (kades) agar melakukan pengecekan data diri supaya namanya tidak dicatut partai politik (parpol) dalam proses pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Bawaslu dan Kemendes PDTT Sinergi Kembangkan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Desa
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyepakati untuk mengembangkan nilai-nilai pengawasan partisipatif pemilu dalam masyarakat desa. Bawaslu juga mengajak Kemendes untuk mengingatkan para kepala desa (kades) agar menjaga netralitasnya dalam ajang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.