Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sangat terbuka jika ada partai politik yang ingin melakukan konsultasi pencegahan politik uang. Hal tersebut menurutnya guna menutup jalan politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
"Jika kemudian kader partai politik ingin mengetahui bagaimana menjauhi korupsi, maka datangi KPK. Kalau ingin mengetahui bagaimana mencegah politik uang ada pada Bawaslu," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PGB) Terpadu di Gedung Merah Putih KPK RI, Rabu (18/5/2022).
Baca juga: Paslon Bisa Didiskuslifikasi Jika Terbukti Lakukan Politik Uang TSM
Soal politik uang, Bagja mengungkapkan, Bawaslu akan mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan KPK dalam melakukan pencegahan. "Bawaslu ingin mengikuti langkah-langkah KPK dalam melakukan pencegahan, misalnya soal pencegahan politik uang karena bagaimana pun politik uang bukan budaya," ujarnya.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam pertemuan tersebut mengatakan kegiatan ini didorong dari data empiris yang menunjukan selama KPK berdiri setidaknya sudah 1.389 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dari berbagai latar profesi dan jabatan. Menurutnya, yang terjerat baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan kader partai politik.
Baca juga: Banyak Jenis Politik Uang, Bagja: Tindak Pidananya (Bisa) Berbeda
"Kegiatan ini didorong karena fakta empiris menunjukan selama KPK berdiri sejak 2003- sekarang tidak kurang sebanyak 1389 yang terjerat kasus korupsi," tunjuk dia.
Sebagai informasi, kegiatan Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas dihadiri oleh ketua dan sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu 2019.
Editor: Ranap THS
Fotografer: H.Robi Ardianto
