Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang penggunaan media sosial (medsos) dalam kampanye di era modern ini berkembang pesat. Menurutnya, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam hajatan Pilkada serentak 2020.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye di medsos, pendaftaran akun pasangan calon (paslon) dibatasi hanya tiga akun. Namun, kata Afif, hal ini masih perlu dikaji mendalam karena masih banyak hoaks dan ujaran kebencian yang memakai akun-akun di luar yang terdaftarkan.
"Biasanya akun yang didaftarkan isinya 'malaikat' penyampaiannya baik semua, sementara banyak kita lihat akun yang melakukan pelanggaran, tidak bertuan semua," tutur Afif dalam diskusi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi covid-19 yang diselenggarakan DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Minggu (30/8/2020).
Afif mempertanyakan apakah hal-hal ini dimobilisasi oleh tim sukses (timses) atau orang antah berantah yang memang ingin saja melakukan fitnah, agitasi maupun ujaran kebencian. Permasalahannya, lanjutnya, akun-akun tak bertuan tersebut bukan ranahnya pengawasan Bawaslu.
"Kadang-kadang akun yang bandel ini juga susah dilacak, maka kemarin kita kerjasama sama platform termasuk Facebook. Tapi sebagai informasi proses 'take down' itu butuh waktu panjang," jelas Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu ini.
Dia menggambarkan proses penurunan akun tersebut melalui beberapa tahap sehingga memakan waktu, padahal Pilkada 2020 ini membuat Bawaslu harus bekerja dengan cepat. Maka dari itu Afif melihat ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan bersama-sama.
"Kadang ada kasus akun itu diturunkan, tahapan kampanye selesai itu yang terjadi saat Pemilu 2019. Jadi tantangannya disitu juga, ini jadi persoalan kita semua," tegasnya.
Foto : Robi Ardianto
Editor : Jaa Pradana
