Submitted by Robi Ardianto on
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam tangkapan layar forum daring Bawaslu Membelajarkan, Senin (16/11/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai politisasi birokrasi menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pengaruh kekuasaan politik terhadap pembinaan karier dan jabatan aparatur dapat mendorong ASN menunjukkan keberpihakan dalam kontestasi pemilu.

 

 

"Persoalan netralitas perlu kita (Bawaslu) kaji lebih dalam. Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap aturan, sanksi yang belum memberikan efek jera, atau ada persoalan mendasar lainnya, seperti hubungan kekuasaan yang memengaruhi perilaku aparatur," katanya dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan, Senin (16/11/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, persoalan netralitas ASN tidak cukup dilihat dari aspek kepatuhan terhadap regulasi. Bawaslu, kata dia,  perlu memahami hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik yang berpotensi memengaruhi independensi aparatur pemerintahan. Dia mencontohkan sejumlah bentuk dugaan pelanggaran netralitas, seperti kepala desa yang mengajak masyarakat mendukung calon tertentu, pejabat yang meminta bawahannya menghadiri kegiatan politik, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. 

Untuk itu, kata dia, pengawas pemilu perlu memahami secara tepat siapa yang melakukan pelanggaran, kedudukan hukum pelaku, bentuk perbuatan, serta ketentuan yang dilanggar. Hal itu, tegas dia, penting karena ASN, kepala desa, dan lurah memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Herwyn menjelaskan efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN. Menurutnya, perlu ada kajian mekanisme untuk memastikan rekomendasi penanganan pelanggaran benar-benar ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Dia mengingatkan pengawas pemilu tidak hanya memahami pasal demi pasal dalam regulasi, tetapi juga mampu membaca fakta, menilai bukti, dan menyusun kajian hukum secara tepat.

 

"Pengawas pemilu tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus mampu memahami persoalan secara substansial. Kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya," jelasnya.

 

Foto: Tangkapan layar Zoom

Editor: Dey