Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa bedah buku bukan sekadar diskusi akademik, melainkan langkah penting mempersiapkan landasan pemikiran bagi Debat Hukum Pemilu 2025. Tahapan ini memperkuat perspektif kelembagaan menghadapi tantangan penegakan hukum Pemilu.
“Bedah buku ini memberi ruang refleksi sekaligus penguatan menuju Debat Hukum Pemilu 2025. Dengan memahami dinamika pengawasan dan kepentingan aktor, kita bisa merumuskan standar penegakan hukum Pemilu yang lebih kokoh,” ujar Puadi dalam Diskusi Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu dan Bedah Buku di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jumat (21/11/2025).
Buku ini mengulas tantangan pengawasan Pemilu seperti akses data, resistensi birokrasi, dan lemahnya alat bukti yang masih menjadi hambatan bagi Bawaslu. Paparan ini menunjukkan pengawasan tidak cukup bersifat teknis, tetapi harus mampu membaca dinamika kekuasaan yang memengaruhi proses demokrasi.
“Buku ini memberi kita pemahaman mendalam tentang tantangan pengawasan Pemilu, sekaligus menegaskan bahwa data dan dinamika kepentingan harus dibaca secara bersamaan,” ujar Puadi.
Lanjut Puadi, ia menekankan pentingnya literasi data untuk membaca pola pelanggaran dan merespons perubahan desain Pemilu pascaputusan MK. Penguatan analisis data diperlukan agar pengawasan tetap adaptif dan berbasis bukti.
Puadi menilai bahwa literasi data dan pemahaman dinamika kepentingan menjadi fondasi penting bagi Debat Hukum Pemilu 2025. Ia berharap forum tersebut dapat menghadirkan gagasan baru tentang standar pembuktian dan mekanisme penanganan pelanggaran.
Kegiatan ini juga memperkuat kemitraan Bawaslu dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pengetahuan kritis. Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu mendorong pembaruan pengawasan Pemilu yang modern dan berintegritas.
Foto : Jaka Fajar
Editor : Nofiar
