Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta identifikasi masalah dalam Pilkada Serentak 2020. Hal ini guna menyukseskan pengawasan pilkada yang diharapkan bisa mempertahankan nilai positif saat mengawasi Pemilu 2019.
"Ini titik krusial ujian kelembagaan kita. Performa pengawasan akan diuji," katanya saat menjadi pembicara Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penetapan Kursi dan Penetapan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Batam, Minggu (24/11/2019) malam.
Menurutnya, perlu kesiapan melakukan strategi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020, termasuk calon perseorangan. Afif menjelaskan, bagian lain pun sedang melakukan identifikasi potensi masalah dan pengembangan kualitas.
"Teman-teman di bagian penyelesaian sengketa sedang menyiapkan sistem peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas mediasi. Di bagian pencegahan sedang menyiapkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada Serentak 2020. Saat ini IKP mendeteksi calon perseorangan bisa menimbulkan berbagai masalah. Ini bisa benar, bisa tidak, tetapi penting untuk diidentifikasi karena pilkada akan digelar lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota se-Indonesia," jelas dia.
Identifikasi tersebut misalnya ketika masih ada yang mempersoalkan keberadaan Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang melakukan pengawasan Pilkada 2020. Baginya, perlu meyakinkan sejumlah pihak bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sudah digantikan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.
"Saya ingat betul ketika pembahasan PKPU (Peraturan KPU) tentang Proses Tahapan ketika muncul proses sengketa disebut nama Panwaslu. Kita kasih masukan untuk mengganti istilah Panwaslu dengan Bawaslu. Atau minimal ada tanda strip. Tetapi masukan itu tak diikuti. Bahkan di tahapan pencalonan pilkada ada tahapan rekrutmen Panwas. Akhirnya disinkronisasi atau diubah," cerita Afif.
Dia menambahkan, bagian hukum Bawaslu sendiri sudah membuat beberapa 'legal opinion' yang sudah bisa disampaikan ke Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang akan banyak berhadapan dengan pihak lain. 'Peserta pilkada itu termasuk pihak lain yang punya sensitifitas tinggi. Jadi kita harus betul-betul mengambil kebijakan dan mengambil pengalaman pengawasan Pemilu 2019," sebutnya.
"Kita sudah mendapatkan nilai lebih dari Pemilu 2019. Jangan sampai Pilkada 2020 meruntuhkan nilai-nilai positif dari Pemilu 2019," tambah Afif.
Dia pun meminta adanya akses pemilih rentan. Berkaca pengalaman Pemilu 2019, lanjut dia, sekitar 5 juta lebih pemilih yang masuk DPT khusus hasil rekomendasi Bawaslu. Afif pun menunjukkan daerah-daerah yang berpotensi masyarakat rentan, di antaranya di daerah perbatasan, daerah yang banyak penyandang disabilitas, dan daerah yang banyak masyarakat adat. "Ini harus diperhatikan lebih dibandingkan daerah lain," tutur dia.
Identifikasi lain menurutnya bagaimana antisipasi berita hoaks yang tidak sekadar an sich (untuk diri sendiri/hanya sekadar) lewat deklrarasi-deklrasi. Dia meminta seharusnya ada aksi yang nyata seperti membuat narasi yang masuk kepada konten. "Itulah sekarang banyak ide membuat video," akunya.
"Arahan basis teknis itu mengikuti arahan basis konsep. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Kalau aktivitas tak sesuai konsep, maka tidak akan sampai. Ibaratnya seperti rel, seakan-akan beriringan tetapi tidak akan pernah bertemu," jelas dia.
Keselarasan antarbagian dia akui penting. Afif mencontohkan, ketika dibentuk satgas antipolitik uang malah sekretariat tidak memberikan alokasi anggaran. "Belum lagi identifikasi bagaimana calon-calon petahana menggerakkan ASN, TNI, dan Polri. Banyak sekali yang perlu dilihat," tutup dia.
Fotografer: Ranap THS
 |
 |
Webmail
