Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata. Dia berharap, mahasiswa dengan bidang keilmuan lain seperti mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ikut terlibat.
"Fakultas lain juga seharusnya dilibatkan. Bisa jadi mahasiswa Fisip lebih memahami tentang penegakan hukum pemilu," ucapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Penyelenggaraan Debat Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Tangerang, Senin (20/01/2020).
Bagja menegaskan, target peserta debat mahasiswa yang berkaitan dengan Pilkada 2020 harus lebih luas lagi. Pada debat pertama tentang penegakan hukum pemilu, pesertanya hanya menyasar fakultas hukum.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu meyakini, dengan melibatkan selain fakultas hukum, debat akan lebih berwarna dan beragam. Selain itu, kata Bagja, publik juga akan tersuguhi, penegakan hukum pemilu tidak hanya dipahami oleh orang-orang hukum saja.
“Kita kan tidak tahu bisa jadi mahasiswa Fisip lebih paham hukum, pun sebaliknya. Jadi debat kedua nanti harus mengundang Fisip juga selain hukum,” jelas Bagja.
Hal serupa disampaikan Plt Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Muhammad yang juga sebagai juri pada debat pertama. Dia mengatakan mahasiswa Fisip harus juga diuji di atas panggung debat. Muhammad yakin, mahasiswa Fisip juga tidak akan kalah hebat oleh mahasiswa hukum terkait penegakan hukum dalam pemilu.
“Harus dicoba undang fakultas lain, terutama Fisip. Mungkin mahasiswa hukum lebih paham regulasi, tetapi kalau tidak dilibatkan kita jadi tidak tahu ternyata mahasiswa Fisip juga ada yang memahami regulasi hukum pemilu,” pungkasnya.
Editor : JRP
 |
 |
Webmail
