Kabupaten Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta masyarakat ikut terlibat mengawasi tahapan seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya, publik berhak untuk melaporkan jika ada proses perekrutan yang tidak berjalan sesuai aturan seperti ada calon Panwascam berlatar belakang partisan salah satu partai politik.
Perlu diketahui, dua pekan mendatang, Bawaslu mulai melakukan rekrutmen pengawas pemilu jajaran Ad hoc (sementara). Bawaslu mencari masyarakat yang punya integritas tinggi untuk menjadi Panwascam.
"Dalam proses seleksi peran masyarakat sangat besar. Karena belum tentu Bawaslu tahu latar belakang seluruh pelamar," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (3/11/2019).
Abhan menerangkan, salah satu syarat untuk menjadi pengawas Ad hoc adalah non partisan. Jika ada yang terlibat tidak akan diterima. Tetapi, lanjutnya, boleh melamar menjadi Panwascam setelah tidak menjadi salah satu partisan partai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuannya supaya ketika menjalankan tugas tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu.
"Kalau pengawas 'masuk angin' sangat bahaya sekali. Akan menimbulkan banyak masalah dan menciderai integritas penyelenggara pemilu," ungkapnya.
Diagendakan, Panwascam bakal dibentuk satu bulan sebelum terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Januari 2020. Rencananya, Bawaslu akan melantik Panwascam pada Desember 2019.
Abhan menambahkan, Bawaslu mengundang masyarakat rentan sebagai salah satu upaya persiapan mengawasi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo. Dirinya berharap bisa mengulang kesuksesan masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2019 untuk pilkada tahun depan.
"Kami apresiasi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang telah ikut membantu Bawaslu awasi Pemilu 2019. Kami sangat berharap masyarakat bisa terlibat lagi dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020," sergah dia.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
