Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menegaskan salah satu prinsip yang menjadi dasar Bawaslu bekerja adalah setiap orang harus dimudahkan untuk memperoleh hak konstitusionalnya dan tiap orang harus dipersulit untuk kehilangan hak konstitusionalnya. Prinsip tersebut, dijalankan termasuk dalam proses pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menyampaikan sejumlah instruksi terhadap jajaran pengawas di daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Mengundang seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, Ketua Bawaslu, Abhan mewanti-wanti seluruh parpol agar cermat dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Kegiatan ini mengundang 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI mengelar Rapat Kerja Nasional terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di Hotel Indoluxe, Yogyakarta, Senin (9/10/2017). Kegiatan yang mengundang seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang terdapat Pilkada tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dalam pelangaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin amali mengakui pentingnya peran penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Menurutnya, sesama penyelenggara harus menjaga keharmonisan dalam bertugas mengawal prosesnya Pilkada dan Pemilu nanti.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018, serta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Surabaya, Senin (9/10/2017) hingga Selasa (10/10/2017),
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menegaskan pihaknya terus mendorong pengawasan partisipatif dan berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk menjadikan Bawaslu sebagai rumah bersama dalam melakukan pengawasan pemilihan. Salah satu target langkah tersebut, adalah menjadikan kualitas proses pemilihan beriringan dengan kualitas hasil pemilihan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menilai keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat/ stakeholder diluar penyelenggara sangat penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, berkualitas, dan bermartabat untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih. Atas dasar itu, dalam rangka penguatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu menggelar diskusi Konsolidasi Pengawasan Partisipatif di Semarang, Jumat (6/10/2017).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan Rapat persiapan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengatur mengenai pengawasan pada tahapan verifikasi partai politik dan harmonisasi rancangan Perbawaslu pemilihan di Sahira Butik Hotel, Bogor, Selasa (2/10/2017) siang. Rapat ini secara langsung dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Bawaslu meresmikan "Pojok Pengawasan" Bawaslu, Senin (2/10/2017). Pojok pengawasan ini berada di lobi Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Pojok Pengawasan akan menjadi pusat informasi, edukasi dan kerja sama Pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menganggap Bawaslu sering kali terbentur pada kewenangan dalam melakukan penindakan Pemilu sehingga dalam Undang-Undang 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum, DPR menginisiasi menambah kewenangan baru Bawaslu dalam menindak jika terjadi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengambil sumpah/janji dan melantik tiga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Meski Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih besar oleh DPR dan Pemerintah melalui amanat undang-undang dalam hal penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu tetap mengedepankan upaya pencegahan.
Anggota Bawaslu RI Rachmat Bagja menjelaskan, harapan Bawaslu bukan banyak pelanggaran yang ditindak, melainkan sedikitnya terjadi pelanggaran.
Solo, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro optimis pengelola keuangan di jajaran Panwas kabupaten/kota siap mengelola dana hibah pengawasan penyelenggaraan Pilkada. Personil di Panwas kabupaten/kota diyakini Gunawan memiliki kemampuan untuk mengelola dana hibah dengan baik.
