Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo memberikan materi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Khusus Pemilu bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,Bogor, Rabu (22/11/2017).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak asasi Manusia yang harus dilindungi. Berdasarkan hasil analisis perbandingan dari Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pilkada, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengungkapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menguatkan Bawaslu secara kelembagaan. Selain itu, lembaga berusia sembilan tahun ini juga diberikan kewenangan kuat yang dapat menjadi modal besar dalam menciptakan pengawasan pemilu yang efektif.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kewenangan yang besar yang diberikan kepada Bawaslu pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menuntut pengawas untuk bekerja lebih profesional dan berhati-hati pasalnya rentan diadukan ke DKPP jika salah dalam menjalankan kewenangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Bawaslu merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan Bawaslu berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal itu disampaikan oleh ketua Bawaslu RI, Abhan, saat membuka acara Kegiatan Sosialisasi Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, Senin (20/11/2017) di Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menerima audiensi dari Myanmar Independent Living Initiative (MILI) Political Institute pada Senin (20/11/2017) di Kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. Audiensi tersebut diterima oleh anggota Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin dan Fritz Edward Siregar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar Workshop Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (20/11/2017). Kegiatan jelang peresmian IKP Pilkada Tahun 2018 ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan seluruh Panwas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2018.
Medan, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mencermati pelaksanaan putusan Bawaslu dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dibacakan Rabu (15/11/2017) lalu. Afif meminta agar pengawas pemilu standby di Kantor KPU Kabupaten/Kota mengawasi tahapan pasca putusan sidang pelanggaran administrasi Bawaslu RI.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc (sementara) menjadi permanen seperti halnya Bawaslu Provinsi. Hal ini menyebabkan adanya satuan kerja (satker) tersendiri di tingkat kabupaten/kota sehingga perlu mengelola administrasi lembaga dengan lebih baik.
Ketua Bawaslu RI Abhan meminta kepada jajaran kabupaten/kota untuk dapat menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengelola administrasi lembaga.
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menilai pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Lampung bisa dijadikan sebuah sarana untuk semua kalangan masyarakat Lampung dalam mendiskusikan tentang Pemilu atau pengawasan Pemilu.
"Pojok pengawasan ini juga bisa dijadikan tempat dalam menyampaikan pengaduan atau informasi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," turur Fritz saat meresmikan pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Lampung, Jumat (17/11/2017) sore.
Lampung Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar meminta kepada masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon untuk menggunakan media sosial secara bijak dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon.
Medan, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 di Hotel Soechi Internasional, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/11/2017). Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu serta terdapat keseragaman dalam tata cara penyelesaian sengketa disemua jajaran pengawas pemilu.
akarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan dengan adanya perubahan regulasi, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 akan lebih baik dari sebelumnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada penguatan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran adminitrasi.
