Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan pusat penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan terkait Sentra Gakkumdu tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam rangka peningkatan kapasitas penyidik tindak pidana pemilu, Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan penyidik Sentra Gakkumdu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Pangkalpinang, Kamis (15/11/2018).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pelatihan bagi saksi parpol ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para saksi mengenai aturan, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2018, Selasa (13/11/2018).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. ASN yang kedapatan tidak netral akan diproses sesuai ketentuan.
“Apabila Bawaslu menemukan ASN yang tidak netral, kami akan proses sesuai ketentuan undang undang yang berlaku,” ujar Ratna pada Rapat Kerja Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat se-Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Senin (12/11/2018).
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Politik uang adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai proses demokrasi bangsa. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Call for Paper yang bertema Dinamika Demokrasi dalam Pemilu Serentak dan Keutuhan Bangsa, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, Senin (14/11/2018) di Semarang
“Politik Uang adalah pelanggaran demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi,” ujar Abhan.
Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada kerap diwarnai praktik politik uang. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengingatkan peserta Pemilu 2019 terkait beratnya sanksi bagi pelaku politik uang.
“Saya ingatkan adanya sanksi pidana, denda dan diskualifikasi bagi pelaku politik uang dalam Pemilu 2019,” kata Abhan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/11/2018).
Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Rakyat harus diposisikan paling istimewa. Rakyat yang memiliki kepentingan.
Rakyat yang memiliki hak dalam menentukan arah bangsa mau kemana. Predikat Pemilu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus tetap diperjuangkan, kata Abhan dalam ketika menyampaikan sambutan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumbar, Jumat (09/11/2018).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Adanya bencana yang melanda wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakibatkan perubahan pada DPT Pemilu 2019. Bawaslu turut mengawasi pemutakhiran DPT di Sulteng yang saat ini masih didata oleh KPU.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah belum memberikan angka pasti mengenai jumlah korban bencana di Sulteng. "Ini yang agak menyulitkan karena kita belum mendapatkan angka pasti," ujar Ratna.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan menegaskan pengawas Pemilu di semua tingkatan harus mampu mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sehingga menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Pengawas pemilu mesti membuktikan kepada publik dengan bekerja secara maksimal.
Demikian ungkap Abhan dalam Rakernis Pengawasan Tahapan Pemilu dalam rangka Penindakan Pelanggaran Administrasi Tahun 2019, di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/11/2018).
Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengajak para mahasiswa untuk tidak apatis terhadap Pemilu. Mahasiswa harus menjadi pemilih yang cerdas dan turut mencerdaskan orang-orang di sekitarnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilu untuk lokasi tes DKI Jakarta dan sekitarnya akan menjalani Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hari ini, Kamis (8/11/2018). Tes SKD yang bertempat di Kantor Walikota Jakarta Timur ini merupakan tes tahap 2 untuk seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menghentikan kasus penanganan laporan iklan pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Harian Media Indonesia yang diduga kampanye di luar jadwal. Namun dalam hal ini, Bawaslu menyimpulkan bahwa iklan tersebut termasuk kampanye di luar jadwal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu telah membuka posko pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap desa/kelurahan. Posko tersebut bertujuan untuk memvalidasi DPT. “Kami sudah membuka posko pengaduan DPT di masing-masing desa dalam rangka memvalidkan DPT,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Abhan mengungkapkan, DPT merupakan pangkal dari tahapan pemilu berikutnya. Jumlah logistik dihasilkan berdasarkan pada DPT. “Kalau DPT-nya valid tentu logistiknya valid. Begitu juga sebaliknya,” tambahnya.
