Depok, Badan Pengawas Pemilu – Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia “Partisipasi Politik Perempuan dalam Kerangka Pencapaian SDG’s", di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak kalangan pemilih milenial untuk tidak menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilu serentak 2019.
“Pemilih milenial ini jumlahnya sangat signifikan pada Pemilu nanti. Diperkirakan menyentuh 60 Juta pemilih. Jadi, harus menyalurkan haknya. Jangan Golput, karena Satu suara sangat berharga dalam menentukan arah bangsa 5 Tahun ke depan,” kata Fritz dalam Diskusi Publik di UGM Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengingatkan peserta kampanye Pemilu 2019 untuk tidak membagikan alat peraga kampanye (APK) melebihi nominal yang telah ditentukan dalam aturan KPU, yaitu sebesar 60 ribu rupiah.
Ini harus dipahami bahwa aturan nominal untuk APK yaitu 60 Ribu. Jika melebihi dari nominal tersebut, melanggar, kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Diskusi Publik tentang Politik Uang dalam Pemilu, di Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019).
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Itu adalah kali ketiga secara berturut-turut Bawaslu mendapatkan opini WTP. Mempertahankan opini WTP, menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kerjasama yang solid antara komisioner, kepala sekretariat, dan pengelola keuangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu dan DKPP mengadakan pertemuan terkait rancangan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu ad hoc dalam Pemilu 2019.
Pada pertemuan yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (24/1/2019), Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pertemuan ini diperlukan untuk menyelaraskan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap jajaran pengawas pemilu yang meliputi panwas kecamatan, panwas kelurahan/desa, pengawas luar negeri, dan pengawas TPS.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 marak terjadi di Kalimantan Selatan. Bawaslu menertibkan pelanggaran tersebut secara serentak di provinsi tersebut.
Tindakan tegas pelanggaran Pemilu mulai dari penertiban APK. "Bawaslu se-Kalimantan Selatan akan melakukan penertiban APK serentak pada hari rabu 30 Januari," tutur Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Banjarmasin, Selasa (22/1/2019).
KOTA MUNGKID- Ketua Bawaslu RI Abhan me-launching Keluarga Anti Money Politics (KAMP) di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang Minggu 20 Januari 2019. Launching KAMP ditandai pelepasan balon Anti Hoax dan Deklarasi Anti Money Politics, dan Politisasi SARA.
Program Keluarga Anti Money Politics ini dibentuk Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mencegah dan membatasi ruang bermain para pelaku money politics dalam Pemilu 2019. Program KAMP ini merupakan kelanjutan dari Kampung Anti Money Politics Bawaslu Kabupaten Magelang menjelang Pikada Serentak 2018.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pencetakan surat suara perdana untuk Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 20 Januari 2019. Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan yang ketat dalam proses distribusi hingga nantinya distribusi surat suara Pemilu 2019.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Pencetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara resmi dimulai secara serentak di beberapa kota di Indonesia hari ini, Minggu (20/1/2019). Surat suara yang berjumlah 939.879.651 lembar akan dicetak oleh lima konsorsium perusahaan dan satu perusahaan tunggal. Lima konsorsium tersebut adalah PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta Timur), PT Kompas Gramedia (Jakarta Barat), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Gresik), dan PT Puri Panca Pujibangun (Surabaya).
Kulonprogo, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan, mengapresiasi warga desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Desa Anti Politik Uang, dimana aparatur pemerintah serta masyarakatnya mempunyai komitmen kuat untuk menjadikan Pemilu 2019 lebih berintegritas.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan embrio dari persoalan korupsi adalah politik uang, politik transaksional. Politik uang merusak demokrasi dan harus menjadi musuh bersama. Oleh karena itu Bawaslu bersama-sama dengan masyarakat berupaya mencegah politik uang dari hulu sampai hilir.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengawas Pemilu diminta untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan dan penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Salah satu ketrampilan teknis yang perlu terus diasah adalah dalam pelaksanaan persidangan hingga putusan.
“Peningkatan kapasitas menjadi satu kebutuhan penting,” kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/1/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan mengambil jalur penanganan pelanggaran administrasi pemilu menyusul mandeknya proses penanganan pelanggaran pidana pemilu di Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam rapat gugus tugas antara Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers terkait kajian atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan DPD RI Pemilu 2019.
“Demi menghormati kewenangan dan hubungan antar penyelenggara Pemilu serta menjaga dalam kepastian hukum Pemilu, KPU wajib segera mengeksekusi putusan Bawaslu,” kata Abhan Ketua Bawaslu RI dalam Konferensi Pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/01/2019).
