Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyatakan, media sangat membantu Bawaslu dalam menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu. Sementara tugas Bawaslu sendiri adalah mengawasi apa yang tidak boleh. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Pengawasan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019 di Tangerang Selatan, Senin (17/12/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2 Pemilu 2019, dan memberikan sejumlah syarat terkait perbaikan penyempurnaan DPT Pemilu 2019.
Terkait kerja keras KPU dalam menyelesaikan persoalan DPTHP-2 Pemilu 2019, Bawaslu apresiasi, tetapi Bawaslu berikan beberapa syarat untuk perbaikan penyempurnaan, kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penyempurnaan DPTHP-2, di Hotel Paninsula, Jakarta, Sabtu (15/12/2018).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu harus dijaga. Hal tersebut guna memastikan proses pemilu ini berkualitas dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan menjalankan tugasnya secara kredibel. Serta, sambungnya, bekerja dengan standar etika yang tinggi.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan, laporan hasil pengawasan Bawaslu merupakan bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja Bawaslu. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Semarang, Kamis (13/12/2018).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau mempercayai isu atau informasi yang menyebar dijejaring media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Ini tahun politik. Medsos bisa dijadikan sarana saling menjatuhkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Bawaslu lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan disemua aspek dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia jika Bawaslu ingin terus dipercaya oleh masyarakat, maka semua aspek dalam Pemilu harus diawasi dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Untuk memperkuat koordinasi terkait pengawasan Pemilu 2019 dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema ‘Pemantapan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sosialisasi SPIP bertujuan memberikan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pentingnya SPIP bagi jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota yang baru dilantik. Pemahaman ini berguna bagi jajaran pengawas pemilu untuk mengelola keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah ikhtiar Bawaslu untuk menjaga integritas dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan,” kata Abhan saat menutup kegiatan Sosialisai SPIP Gelombang ke-III, di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seiring dengan penambahan kewenangan Bawaslu, jajaran Bawaslu hingga Kabupaten/Kota harus paham dan selalu menjaga tindakan agar tetap sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu dan undang-undang. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan di acara Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya, Jumat (7/12/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang rergabung dalam wadah Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk tidak memunculkan sikap ego sektoral dalam diri masing-masing personil.
Komitmen bersama ini diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalollo bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad, dan Kepala Satuan Tugas Nusantara Kepolisian RI, Irjen Pol Gatot Edi Pramono dalam Rakornas Sentra Gakkumdu, di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi mengatakan forum ini sebagai tempat untuk menyamakan persepsi dan mematangkan persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran harus dipahami oleh seluruh jajaran Bawaslu agar terhindar dari kasus hukum. Itulah yang mendasari Bawaslu menggelar Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung Bawaslu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 yang sebelumnya telah diraih sebanyak tiga kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
“Saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Komisi II DPR RI mendukung penuh kepada Bawaslu untuk dapat mempertahankan WTP Tahun depan,” kata Zainuddin saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu, di Yogyakarta, Kamis (29/11/2018).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Sosialisasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018, di Yogyakarta, Kamis (29/11/2018) hingga Sabtu (1//12/2018).
Maluku Tenggara, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu sudah menerima pengajuan proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019 sebanyak 502 di seluruh Indonesia. Ada peningkatan 1000 persen dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu sebanyak 56 proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diemban Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Putusan yang ditetapkan harus sesuai dengan amanat undang-undang demi tegaknya keadilan pemilu itu sendiri.
