Berita

Deiyai, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja terjun langsung melakukan supervise pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai Pilkada 2018. Pemungutan suara ulang ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya pelanggaran Pilkada Kabupaten Deiyai Papua 27 Juli lalu. Kehadiran Bagja adalah untuk memastikan pelaksanaan PSU Kabupaten Deiyai berjalan dengan jujur,adil, aman dan bermartabat sesuai dengan aturan yang dilegalkan dalam Pilkada.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan menjelaskan, Pengawas Pemilu, penyidik, dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang makin kuat dalam upaya penindakan pelanggaran Pemilu. Personil Gakkumdu tidak hanya dituntut untuk mampu memahami dan menjalani aturan perundang-undangan, namun juga harus satu persepsi dalam menjalankan tugas.

Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut untuk cepat menguasai segala aturan Pemilu, termasuk dalam hal aturan penanganan pelanggaran.

“Tidak ada alasan baru dilantik ataupun baru berkecimpung dalam Pemilu. Semua harus segera dikuasai,” ujar Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Gelombang III, di Belitung, Minggu (14/10/2018).

Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – KPU melakukan uji publik terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur Tahun 2018 pada Minggu (14/10/2018), pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU). Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengecek kembali secara detail dan teliti hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Sampang, Jawa Timur sebelum ditetapkan.

Ambon, Badan Pengawas Pemilu – Dalam mewujudkan Pemilu 2019 berintegritas, seluruh peserta pemilu diingatkan terhadap pelaksanaan komitmen untuk kalah secara terhormat dan menang secara bermartabat. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, peserta pemilu juga dituntut untuk menghormati keberagaman masyarakat dan menjaga kondusifitas Pemilu 2019.

Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Moch. Afifuddin mengingatkan tahapan kampanye merupakan tahapan yang menyita emosi publik. Kemampuan pengawasan menjadi tanggung jawab semua divisi. Namun, terkait temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang paling berwenang adalah divisi penindakan dan pengawasan.

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Moch. Afifuddin mengapresiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dicanangkan KPU. Menurutnya, gerakan ini sangat penting untuk menyempurnakan daftar pemilih. Ia menilai, meskipun secara konstitusional pendataan pemilih menjadi tugas KPU, namun secara sifat tidak mungkin KPU bekerja sendiri tanpa bantuan dari stakeholder terkait.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Abhan memastikan, peserta Pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif, dibolehkan memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sulawesi Tengah asal tidak diiringi dengan aktivitas kampanye.

"Peserta Pemilu silakan saja memberi bantuan. Kita tidak boleh melarang orang untuk berbuat baik. Tapi yang perlu ditekankan, dalam memberikan bantuan tidak boleh ada selipan kampanyenya," ujar Abhan dalam Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Kewenangan yang besar yang diberikan kepada Pengawas Pemilu harus dijawab dengan kinerja yang besar. Kinerja yang besar didukung dengan integritas dalam melaksanakan tugas.

Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan, kewenangan bertambah dalam hal penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Output dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini berupa putusan yang akan menjadi landasan bagi pihak terkait.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi  Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak termohon dalam persidangan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jajaran Pengawas Pemilu dituntut bekerja maksimal dengan didasari semangat Pancasila dalam mengawal proses demokrasi. Jelang Pemilu 2019, banyak pekerjaan yang akan dihadapi oleh pengawas.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat menyampaikan arahan pada upacara memeringati Hari Kesaktian Pancasila di halaman Gedung Bawaslu, Senin (1/10/2018).

Sleman, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penolakan dan pencegahan pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang, masyarakat Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa AntiPolitik Uang pada Pemilu 2019, Minggu (30/09/2018).

Kendari, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam melaksanakan penindakan pelanggaran, Sentra Gakkumdu harus paham perbuatan mana yang termasuk pidana Pemilu dan bukan pidana Pemilu. Apalagi pada tahapan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran.

Dewi menjelaskan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kampanye bukan hanya dengan cara kampanye konvensional, tapi juga memanfaatkan media sosial. Kampanye di dunia maya ini, menurut Dewi, rentan terjadi pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dengan tujuh pemohon yaitu dua partai politik dan lima bakal calon legislatif, di Ruang Mediasi, Gedung Bawaslu, Jumat (28/9/2018).