Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tujuan dilaksanakannya debat tersebut dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa terutama dalam pemahaman penegakan hukum pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya harmonisasi pidana nasional dengan hukum pidana pemilu. Hal ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum Pemilu, melainkan justru memperkuat efektivitas perlindungan terhadap integritas proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilhan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pembaruan sistem hukum pidana nasional wajib memprioritaskan perlindungan terhadap suara rakyat. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan sistem hukum harus memperkuat integritas pemilu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagian Hukum Bawaslu memahami isu-isu demokrasi. Sebab menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk memperkuat demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyebutkan lomba debat mahasiswa yang digelar oleh Bawaslu bisa menjadi sarana aktualisasi dan sosialisasi penegakan hukum pemilu. Dia mengatakan, Bawaslu akan menilai argumentasi dari mahasiswa tentang isu penegakan hukum pemilu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.
