Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, di Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (15/3/2022). Prima sebagai pihak pelapor menghadirkan dua orang saksi, yaitu Farhan Abdhilah Dalimunthe dan Bin Bin Firman Tresnadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif. Anggota Bawaslu Puadi menilai penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat afirmatif, sesuai dengan patron 'keadilan pemilu' yang digunakan dalam slogan Bawaslu sebagai wujud dan komitmen menerapkan keadilan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyamakan persepsi penanganan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran bagi seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam empat gelombang. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perlu memahami pembaharuan aturan teknis dengan membaca serta melatih praktik dalam kegiatan simulasi-simulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sembilan Bawaslu Provinsi dan 122 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengayaan terhadap dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) baru, yakni Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2022.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan beberapa lembaga negara guna mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang.
Kabupaten Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan kepada pengawas pemilu apabila namanya dicatut partai politik (parpol) dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol), untuk membuat keberatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Arah baru kebijakan penanganan pelanggaran yang mengedepankan pencegahan, menjadi fokus Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2024. Terkait itu, Anggota Bawaslu Puadi meminta arah kebijakan tersebut dapat dipahami dan dinternalisasi ke seluruh jajaran pengawas.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan pengawasan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi partai politik (parpol) sebagai momentum pertaruhan pertama untuk Pemilu Serentak 2024.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi membeberkan adanya reorientasi dalam menangani pelanggaran. Menurutnya ke depan pemidanaan sebagai jalan terakhir, meskipun hal ini tak berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti politik uang.
