Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai film penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) merupakan gagasan yang luar biasa dan menarik perhatian. Dirinya menyebut metode yang digunakan kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengatakan saat ini ada empat rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikonstruksi ulang penormaannya, serta satu rancangan Perbawaslu baru terkait penanganan pelanggaran. Salah satu rancangan Perbawaslu baru itu, ujar dia terkait investigasi.
Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dia memandang perlunya penambahan pegawai, terutama yang bertugas di bidang penanganan pelanggaran.
"Ini harus menjadi prioritas kedepan," kata dia, Sabtu (16/7/2022).
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menyampaikan tiga hal dalam penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. Tiga hal tersebut agar tercapai konsep penanganan pelanggaran secara efektif menyonsong Pemilu 2024.
"Ada tiga hal yang diputuskan dalam rakernis kali ini," ujar La Bayoni, Rabu (18/5/2022).
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap adanya penanganan pelanggaran pemilu yang dapat berorientasi keadilan restoratif. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai arah baru kebijakan di era kepemimpinan Bawaslu yang baru.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kewenangan investigasi yang dimiliki Bawaslu terkait penanganan pelanggaran pemilu pada Program Of The Asia Regional Event dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta adanya keseragaman pola penanganan pelanggaran antara Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal itu karena Dewi menilai adanya permasalahan dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat disinformasi terkait hoaks kepemiluan ataupun kampanye hitam baik luring dan daring menjadi masalah yang ramai beberapa tahun belakangan. Hal ini menurutnya perlu ada langkah bersama dengan beberapa lembaga guna menuntaskan merebaknya disinformasi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan" di Jaka
