Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan rancangan PKPU tersebut memang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. "Namun Bawaslu menilai bahwa akan ada potensi problematika hukum yg muncul dalam implementasi yang akan terjadi di lapangan," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Abhan mengatakan beberapa hal yang berpotensi menjadi masalah seperti surat keterangan pengganti KTP-elektronik yang masih diperbolehkan, validitas kepengurusan dan keanggotaan partai politik.
"Contohnya seperti potensi kepengurusan, potensi anggota ganda, potensi pencatatan nama pengurus, hingga potensi pencatutan nama anggota," papar magister hukum lulusan Universitas Sultan Agung (Unissula) itu.
Selain itu, Abhan juga turut mengkritsi mengenai Sistem Informasi Partai Politik (sipol) yang rencananya akan digunakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta di Pemilu 2024.
Menurutnya, jika menggunakan kata memfasilitasi, dapat diartikan sipol hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk memudahkan partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
"Sipol bukan syarat mutlak untuk pendaftaran partai politik (Pasal 1 angka 26 rancangan pkpu)," cetus Abhan.
Kemudian sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 rancangan PKPU, lanjutnya, perubahan urutan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu diawali dengan dasar hukum penetapan partai politik terlebih dahulu.
"Penambahan rumusan pemberian akses sipol kepada Bawaslu dan akses yg berbeda dengan peserta pemilu serta publik (pasal 61 ayat 2 rancangan PKPU)," ujar Abhan.
"KPU menyampaikan pergerakan data di sipol kepada Parpol dan publik secara berkala (pasal 7 angka 3 rancangan PKPU)," imbuhnya.
Editor: Ranap THS
